Lebih lanjut, ia menegaskan, demokrasi bukan hanya tentang memenangkan pemilu, tetapi juga tentang kesediaan pemerintah mendengar suara masyarakat setelah memperoleh mandat.
“Rakyat sudah menjalankan kewajibannya. Sekarang pemerintah dan partai politik yang punya kewenangan, tinggal bekerja dan memberikan solusi,” pungkas Kelrey.
Diberitakan, bahwa Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham memberikan sentilan kepada Kabinet Bayangan yang diiniasi oleh kelompok masyarakat sipil. Ia mempertanyakan apakah eksistensi mereka bermanfaat atau tidak.
“Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata,” ujar Idrus, dilansir Selasa (11/8/2026).
Mantan narapidana korupsi kasus korupsi suap terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 itu meminta agar Kabinet Bayangan tidak menjadi alat untuk sekadar menghakimi pemerintah.
“Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi,” katanya.
