HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta lebih cermat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Desakan itu salah satunya disampaikan oleh Poltak Sitinjak, selalu pendiri dari PT Asiana Technologies. Dalam pameran IndoWaste 2026 di Jakarta, Poltak berharap agar penggunaan energi baru terbarukan bisa lebih ditingkatkan ketimbang terus bertahan pada energi batu bara.
“Kami mendorong supaya rasio penggunaan Energi baru terbarukannya dinaikkan, umpamanya sekarang ini gunakan batubara 100% gunakan energi baru terbarukan 40% Maka rasio penggunanya naik sehingga penggunaan makin meningkat,” kata Poltak dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (11/8).
PT Asiana Techologies sendiri kemudian dijelaskan oleh Poltak, sudah berhasil memberikan jawaban persoalan sampah di Indonesia bersamaan dengan kebutuhan energi baru terbarukan.
Dengan sampah perkotaan yang kian meningkat saat ini bisa dikonversi menjadi solid waste yang merupakan bagian dari RDF.
Dari RDF ini yang bisa dimanfaatkan sebagai waste to energy yang dinilai bisa lebih bernilai efisien ketimbang waste to fuel yang tengah dikembangkan pihak pemerintah saat ini.
“Jauh lebih unggul, karena contoh satu pisel itu seribu ton sampah mau diolah dengan investasi hampir Rp 4 triliun. Kami seribu ton sampah diolah tidak nyampe 300 miliar harganya. Jad secara investasi ini jauh lebih efisien secara energi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Poltak kemudian mendorong agar pemerintah sebaiknya menggunakan teknologi Waste to fuel dalam menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia.
Kelebihan teknologi ini disebut dapat menghasilkan bahan bakar yang bisa digunakan langsung menggantikan batu bara atau solar di pabrik (seperti pabrik semen), menjadikannya lebih fleksibel secara logistik.
“Terlebih teknologi ini jelas jauh lebih murah dan memberikan keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi negara,” tandasnya.
Sementara itu, dalam analisis WALHI terhadap proyek-proyek PSEL atau dikenal PLTSa di Jakarta, Surakarta, Surabaya, dan Bandung mengungkap sebuah pola yang konsisten, yakni kerentanan finansial yang ekstrem, krisis lingkungan dan kesehatan, malapraktik tata kelola, dan disrupsi sosial.
Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wahyu Eka Styawan menjelaskan, model bisnis PSEL terbukti terlalu mahal dan tidak berkelanjutan bagi keuangan daerah
“Bahkan menjadikannya investasi berisiko tinggi yang rawan gagal. Proyek ITF Sunter di Jakarta, proyek ini mangkrak akibat ketidakmampuan finansial. Biaya modal mencapai Rp5,2 triliun dan proyeksi biaya operasional yang harus dibayar Pemprov DKI kepada operator mencapai Rp2 triliun per tahun, angka yang jauh melampaui kapasitas APBD dan kondisi keuangan BUMD Jakpro,” jelasnya.
