Atas dasar temuan tersebut, Infast Bestari mendorong empat langkah kebijakan, pertama adalah bergerak melampaui paradigma perlindungan sosial yang kemiskinan-sentris, menuju arsitektur perlindungan sosial yang bersifat universal lintas kelas — mencakup bukan hanya bantuan tunai dan pangan bagi kelompok miskin, tetapi juga akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang terjangkau bagi kelas menengah.
Kedua, memanfaatkan integrasi data lintas sektor seperti Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak hanya untuk mempertajam penyasaran kelompok miskin, tetapi juga untuk memetakan kerentanan kelas menengah sebagai basis perluasan desain kebijakan sosial.
Ketiga, mendorong kebijakan sosial yang menyasar langsung pos-pos konsumsi utama kelas menengah seperti perumahan, transportasi publik, dan komunikasi, yang dikerangkakan sebagai skema keterjangkauan (affordability) yang berlaku umum, seperti kendali harga atau perluasan penyediaan layanan publik, bukan bantuan yang bersifat targeted/selektif berdasarkan status kemiskinan.
Dan keempat adalah memaknai semangat anti-neoliberalisme yang disuarakan Presiden Prabowo secara konsisten hingga ke ranah kebijakan distribusi dan perlindungan sosial universal, tidak berhenti pada level ekonomi produksi dan kepemilikan usaha (koperasi) semata.
“Momentum keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengkritik neoliberalisme adalah ruang politik yang berharga untuk mendorong reformasi kebijakan sosial yang lebih berani dan inklusif. Kami mendesak pemerintah memanfaatkan momentum ini secara konsisten, agar tidak ada kelompok masyarakat — miskin maupun menengah — yang dibiarkan sendirian menghadapi risiko ekonomi pasar,” tutup Ridha.
