Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan aktivitas kedua WNA selama berada di Indonesia sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki.
“Apabila penjamin atau sponsor melanggar aturan keimigrasian, akan kami proses sesuai ketentuan,” kata Hendarsam.
Ia menegaskan seluruh aktivitas yang melibatkan warga negara asing harus mematuhi hukum Indonesia dan tidak boleh menciptakan aturan sendiri.
“Setiap perlindungan hukum dan pelayanan yang kami hadirkan bermuara pada prinsip Imigrasi untuk Rakyat, yang artinya kehadiran negara melalui fungsi keimigrasian harus senantiasa menjamin keadilan, ketertiban umum, serta kenyamanan masyarakat di dalam negeri dari segala bentuk perbuatan asing yang tidak patuh hukum,” jelasnya.
5. Komunitas EB Akhirnya Buka Suara
Di tengah ramainya kritik, komunitas EB akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram resminya. Mereka membantah tudingan telah melakukan diskriminasi terhadap warga Indonesia.
“Pertama dan terpenting, kami meminta maaf kepada orang-orang yang telah tersinggung dan terluka. Kami tidak pernah bermaksud untuk tidak menghormati atau melakukan diskriminasi terhadap siapa pun,” tulis pihak komunitas.
EB menjelaskan komunitas tersebut awalnya dibentuk sebagai wadah bagi para digital nomad di Bali agar lebih mudah membangun relasi dan mengikuti berbagai aktivitas selama tinggal di Pulau Dewata.
Menurut mereka, sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa acara yang memang memiliki syarat peserta tertentu sesuai tujuan penyelenggaraannya.
Sebagai contoh, ada kegiatan yang hanya diperuntukkan bagi digital nomad, sementara kegiatan lain seperti jalan santai dan lokakarya khusus perempuan hanya dapat diikuti oleh peserta wanita.
6. Bantah Menolak WNI, Sebut Peserta Lokal Capai 25 Persen
EB juga memberikan klarifikasi terkait acara Silent Disco Run yang menjadi pemicu polemik. Mereka menyebut kegiatan tersebut merupakan acara lari berbayar pertama yang diselenggarakan karena jumlah headphone yang tersedia terbatas, sehingga jumlah peserta harus dibatasi.
Komunitas itu juga membantah telah menutup akses bagi warga Indonesia.
“Warga Indonesia merupakan kelompok peserta terbesar, mewakili hampir 25 persen dari total tiket yang terjual,” tulis mereka.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum meredam kritik publik. Hingga kini, unggahan berisi tangkapan layar percakapan antara calon peserta dengan panitia masih terus beredar di media sosial dan menjadi perbincangan luas, terutama terkait dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap WNI dan WNA dalam proses pendaftaran acara tersebut.
