Meski begitu, Istana meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum memiliki kepastian.
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Dody Hanggodo sendiri merupakan salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dipercaya mengawal sektor infrastruktur dan pembangunan nasional.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait kemungkinan perubahan susunan kabinet maupun evaluasi terhadap para menteri.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi santai kabar yang menyebut dirinya bakal diganti dalam reshuffle kabinet pada Agustus 2026 mendatang.
Saat ditanya mengenai isu tersebut, Dody justru merespons dengan candaan.
Ia mengatakan keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Aduh, masa saya mengalah-ngalahkan Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos, ampun,” ujar Dody sambil tertawa saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dody menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan bertahan atau diganti dalam susunan kabinet.
Menurutnya, reshuffle merupakan hak mutlak Presiden.
Ketika dikonfirmasi apakah dirinya pernah dipanggil Presiden Prabowo untuk menjalani evaluasi, Dody mengaku hal tersebut memang kerap dilakukan.
Namun, ia memastikan pemanggilan itu bukan berkaitan dengan isu pergantian menteri.
“Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan,” katanya.
