Karena itu, IPOSS menilai pembenahan distribusi harus menjadi prioritas utama.
Rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan MinyaKita kepada BUMN dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menyederhanakan rantai distribusi sekaligus memperkuat pengawasan stok dan harga.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kesiapan sistem logistik, akurasi data distribusi, serta pengawasan hingga tingkat pengecer.
Pada akhirnya, IPOSS menilai evaluasi kebijakan DMO tidak cukup hanya dilakukan melalui penyesuaian HET.
Pemerintah juga perlu memperkuat distribusi, meningkatkan pengawasan, serta menerapkan kebijakan yang lebih adaptif mengikuti dinamika harga CPO dan kondisi pasokan domestik.
Dengan konsumsi CPO yang terus meningkat akibat implementasi B50, kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketersediaan minyak goreng rakyat akan menjadi ujian penting bagi keberlanjutan industri sawit nasional.
