HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan enggan mengakui persoalan adanya keterbatasan kapasitas hunian dalam penjara yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Otto malah menyoroti faktor perkara narkotika jadi biang kerok kepadatan sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia sampai saat ini.
“Penyelesaiannya harus dimulai dari hulu melalui pencegahan, rehabilitasi, dan koordinasi penegakan hukum yang lebih terarah,” kata Otto Hasibuan pada Rabu (8/7) seperti dikutip Holopis.com.
Otto menjelaskan, jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia mencapai 274.761 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya 152.514 orang.
Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kapasitas melebihi penghuni mencapai 80 persen. Dari jumlah tersebut, narapidana mendominasi sebanyak 217.512 orang atau 79,16 persen, sedangkan tahanan berjumlah 57.249 orang atau 20,84 persen.
Sementara itu, perkara narkotika saat ini telah mencapai 147.849 orang atau 53,81 persen dari total penghuni. Dalam periode 2020–2025, kasus narkotika secara konsisten mendominasi lebih dari separuh populasi penghuni pemasyarakatan.
Otto pun mempertanyakan penyebab persoalan narkoba hingga saat ini belum juga selesai lantaran narapidana maupun tahanan terkait narkotika bukan berkurang dan justru semakin bertambah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan narkotika harus dilakukan bersama kepolisian, kejaksaan, kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan masyarakat secara aktif,” ucapnya.
Otto menjanjikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan agar penanganan kepadatan lapas berjalan lebih komprehensif.
Dia mengatakan seluruh pihak perlu memastikan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika kategori pengguna dapat berjalan lebih efektif.
Mereka yang bukan pengedar, kata dia, perlu diarahkan pada pendekatan pemulihan, bukan semata-mata menambah beban hunian pemasyarakatan.
