HOLOPIS.COM, JAKARTA – Jawa Barat tetapkan status siaga darurat. Sebanyak 258 kecamatan dan 727 desa terancam kekeringan, dengan Kabupaten Bogor menjadi wilayah terdampak banyak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan sekaligus potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis air bersih yang diperkirakan meluas di berbagai daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya, dampak kekeringan dapat menyebar cukup luas.
Pada 2023 lalu, tercatat sedikitnya 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan di Jawa Barat terdampak kekeringan dengan tingkat keparahan berbeda-beda.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam memetakan wilayah rawan serta memperkuat strategi penanganan di tahun ini.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, menjelaskan bahwa beberapa daerah kembali masuk kategori prioritas karena memiliki riwayat kekeringan paling tinggi pada periode sebelumnya.
Ia menyebut, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan dampak terbesar, disusul Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamis.
“Berdasarkan evaluasi tahun 2023, kekeringan paling banyak terjadi di 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan. Kabupaten Bogor menjadi yang tertinggi dengan 201 desa terdampak, kemudian Kabupaten Bandung 85 desa, dan Kabupaten Ciamis 57 desa,” ujarnya.
Menurutnya, pemetaan tersebut digunakan untuk mempercepat langkah mitigasi di titik-titik yang berpotensi mengalami krisis air bersih lebih awal.
Namun ia juga menegaskan bahwa kondisi di lapangan bisa berubah mengikuti dinamika cuaca dan curah hujan.
“Fokus kita adalah mencegah dampak meluas di wilayah yang sudah teridentifikasi rawan. Tapi kemungkinan pergeseran titik kekeringan tetap ada,” tambahnya.
Selain ancaman kekeringan, BPBD Jawa Barat juga menyoroti potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan selama periode kemarau panjang.
Berdasarkan catatan tahun 2023, kejadian karhutla tersebar di 24 kabupaten/kota, mencakup 231 kecamatan dan 470 desa/kelurahan.
Beberapa daerah yang tercatat paling sering mengalami kebakaran lahan antara lain Kabupaten Majalengka, Sumedang, Subang, dan Sukabumi.
Kondisi ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan menurunnya kelembapan dan meningkatnya suhu udara pada musim kemarau.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Jawa Barat telah menyiapkan peta sumber air yang dapat digunakan sebagai titik distribusi bantuan air bersih.
Lokasi-lokasi tersebut akan menjadi acuan ketika terjadi kekurangan pasokan air di masyarakat.
“Sudah kami petakan titik-titik sumber air yang bisa dimobilisasi untuk distribusi. Jadi ketika dibutuhkan, penyaluran bisa lebih cepat,” kata Teten.
Selain itu, BPBD juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota hingga tingkat kecamatan.
Mekanisme penanganan darurat disiapkan agar distribusi air bersih bisa segera dilakukan jika masyarakat mulai kesulitan mendapatkan pasokan air.
Di tingkat provinsi, status siaga darurat ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 dan mencakup seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Penetapan ini tertuang dalam keputusan resmi Gubernur Jawa Barat sebagai dasar hukum percepatan penanganan bencana.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa status siaga darurat memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menggerakkan sumber daya, mempercepat koordinasi lintas instansi, serta memperkuat dukungan anggaran penanganan bencana.
Selain itu, pemerintah provinsi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada dinas terkait untuk melakukan pemantauan rutin terhadap ketersediaan air di waduk, bendungan, dan embung, serta menyiapkan sumber air alternatif.
Langkah-langkah tersebut diambil berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan musim kemarau tahun ini berpotensi menimbulkan dampak kekeringan lebih luas di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Dengan penetapan status siaga darurat ini, pemerintah berharap potensi krisis air bersih dan kebakaran lahan dapat diminimalkan, serta penanganan di lapangan bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
