BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap proses penegakan hukum harus berjalan secara adil, tidak diskriminatif, dan bebas dari kepentingan politik maupun kekuasaan.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Rabu (1/7/2026).
Dalam pidatonya, Kepala Negara mengingatkan bahwa hukum merupakan fondasi utama negara yang harus ditegakkan demi memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Negara kita adalah negara hukum, karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai,” kata Prabowo.
Presiden menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lemah dan menjamin rasa aman bagi warga negara yang taat terhadap aturan.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi maupun kepentingan politik tertentu.
“Hukum harus menjadi perlindungan rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur, hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah, hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka-mereka yang punya uang, hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan agar aparat penegak hukum menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu di hadapan hukum.
“Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan perlindungan hukum. Ia meminta aparat memastikan setiap warga memperoleh pelayanan hukum secara adil.
“Rakyat yang paling lemah harus mendapat perlindungan, masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani, orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” pungkas Prabowo.
