HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menanggapi potensi kenaikan harga Pertamax yang diperkirakan dapat mendorong inflasi. Pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di tengah tekanan harga energi.
Pemerintah bergerak cepat merespons potensi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax yang diperkirakan bisa ikut mendorong inflasi nasional. Bank Indonesia (BI) bahkan memperkirakan tekanan inflasi bisa mencapai sekitar 0,25% jika harga BBM naik dan berdampak ke biaya transportasi serta harga barang kebutuhan.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Salah satu jurus utama yang sedang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, hingga transportasi.
“Dalam waktu dekat akan diumumkan stimulus ekonomi semester II tahun 2026, yaitu terkait dengan stimulus fiskal, pangan, dan transportasi yang mungkin setelah ini akan diumumkan,” ujar Budi di Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).
Di sisi lain, Bank Indonesia menilai kenaikan BBM nonsubsidi bukan hanya berdampak pada harga energi semata, tetapi juga bisa merembet ke sektor lain.
Kenaikan biaya distribusi akibat BBM biasanya langsung terasa pada harga kebutuhan pokok, ongkos logistik, hingga tarif transportasi. Kondisi ini yang kemudian berpotensi mengerek inflasi secara nasional.
Meski begitu, pemerintah disebut masih memantau perkembangan harga energi global dan dampaknya terhadap pasar domestik.
Selain stimulus fiskal, Kementerian Perdagangan juga menyiapkan strategi jangka pendek untuk menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil. Salah satunya lewat program diskon besar-besaran yang melibatkan ratusan pusat perbelanjaan.
Program bertajuk BINA dan Back to School akan digelar pada periode Juni hingga Juli 2026. Dalam program ini, sekitar 414 department store dengan lebih dari 80.000 gerai akan ikut serta. Target transaksi yang dibidik cukup besar, yakni sekitar Rp30 triliun.
“Ini pada bulan Juli yang melibatkan sekitar 414 department store dengan gerai sekitar 80.000 gerai, di bawah anggota Hippindo dan transaksinya diharapkan sekitar Rp30 triliun,” jelas Budi.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggelar Jakarta Great Sale dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Program ini melibatkan 104 department store dengan target transaksi mencapai Rp16 triliun.
Menurut pemerintah, kegiatan seperti ini tidak hanya sekadar promosi, tetapi juga bagian dari strategi menjaga perputaran ekonomi di tengah tekanan inflasi.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah mencatat kinerja ekspor UMKM justru meningkat meskipun kondisi global masih penuh tantangan.
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai ekspor UMKM periode Januari–Mei 2026 telah mencapai US$193 juta, lebih tinggi dibanding total tahun sebelumnya yang hanya US$134 juta.
“Artinya, di dalam kondisi seperti ini ternyata pasar kita di luar negeri justru terus berkembang,” kata Budi.
Selain ekspor, pemerintah juga mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital melalui platform e-commerce. Revisi aturan perdagangan digital melalui Permendag dinilai menjadi salah satu kunci agar produk lokal lebih mudah menjangkau konsumen.
Meski ada potensi tekanan inflasi dari kenaikan BBM, pemerintah optimistis kondisi ekonomi nasional masih cukup kuat. Kombinasi antara stimulus fiskal, program diskon ritel, serta penguatan UMKM diyakini mampu meredam dampak lanjutan di masyarakat.
Bank Indonesia sendiri masih terus memantau dinamika harga energi global, terutama dampaknya terhadap inflasi inti dan inflasi pangan.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah menegaskan fokus utama tetap pada stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
