JAKARTA – Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga kesehatan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Said, pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi pemerintah.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” kata Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya dituntut membiayai program-program pembangunan, tetapi juga harus memastikan beban pembayaran utang tetap terkendali agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Said menilai tantangan tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat pemerintah telah menetapkan delapan program prioritas nasional sebagai fondasi pembangunan menuju Indonesia maju.
Program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.
“Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Menurutnya, tingkat imbal hasil tersebut dapat meningkatkan minat investor, namun di sisi lain berpotensi memperbesar beban bunga yang harus ditanggung negara.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat berbagai faktor yang memengaruhi kepercayaan pasar, mulai dari kondisi fiskal, stabilitas nilai tukar, kepastian regulasi hingga penilaian lembaga pemeringkat internasional.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai disiplin fiskal menjadi syarat utama agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko baru bagi perekonomian nasional.
Menurut Said, setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
