HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan program sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku usaha. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuannya untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar.
Pernyataan itu disampaikan Maman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional 2026 di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Maman, pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, mulai dari kemudahan legalitas usaha, akses pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi produk.
Ia menilai sertifikasi halal kini bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen.
Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.
Selain fokus pada program sertifikasi halal, Kementerian UMKM juga terus mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memanfaatkan bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia.
Maman menjelaskan sekitar 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif dari total populasi yang telah mencapai lebih dari 287 juta jiwa.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan peluang besar untuk mencetak lebih banyak pelaku usaha yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di berbagai sektor.
Pemerintah sendiri menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,20 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029.
“Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah,” ujar Maman.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian UMKM juga mengembangkan aplikasi Sapa UMKM yang dirancang sebagai platform layanan terpadu bagi para pelaku usaha.
Platform tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 57 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.
Melalui aplikasi itu, pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pembiayaan, sertifikasi, perizinan usaha, pelatihan, hingga informasi pengembangan bisnis.
Tak hanya mengandalkan layanan digital, pemerintah juga menggandeng 754 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di berbagai daerah.
Keberadaan inkubator tersebut diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada calon wirausaha, pelaku usaha pemula, startup, hingga UMKM yang ingin mengembangkan skala bisnisnya.
Dengan berbagai program yang disiapkan, pemerintah berharap semakin banyak UMKM yang mampu naik kelas, memperluas pasar, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
