PHOLOPIS.COM, PEKANBARU – Wali Kota Dumai dilaporkan ke polisi usai diduga melontarkan ancaman ‘bakar KSOP’ saat aksi buruh di pelabuhan.
Seorang kepala daerah kini berhadapan dengan hukum setelah ucapannya di tengah aksi massa dianggap melewati batas.
Wali Kota Dumai, P, dilaporkan ke kepolisian usai pernyataannya yang menyinggung dan menyebut “akan membakar” kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai dalam sebuah aksi unjuk rasa buruh.
Laporan itu masuk ke Polres Dumai pada Minggu, 14 Juni 2026, dan kini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.
Polisi membenarkan laporan tersebut dan menyebut kasus masih berada pada tahap awal penyelidikan.
Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polres Dumai untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
Menurut dia, laporan datang dari kelompok masyarakat dan komunitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang merasa keberatan atas ucapan sang wali kota.
“Laporannya terkait ucapan yang dianggap tidak berkenan oleh pelapor. Nanti akan kami dalami apakah masuk pencemaran atau unsur lain,” kata Hasyim.
Peristiwa yang menyeret nama Wali Kota Dumai ini berawal dari aksi besar-besaran buruh di kawasan pelabuhan pada 2 Juni 2026.
Ratusan pekerja bongkar muat dari Aliansi Buruh Kota Dumai turun ke jalan dan memblokade akses menuju kawasan pelabuhan yang dikelola KSOP Dumai.
Aksi itu dipicu kebijakan baru operasional pelabuhan yang dinilai sepihak dan merugikan pekerja.
Situasi di lapangan kala itu memanas. Massa menuntut pencabutan atau revisi kebijakan yang diterbitkan pihak KSOP.
Mereka menilai aturan tersebut tidak melibatkan dialog dengan pekerja maupun pemerintah daerah.
Di tengah ketegangan itu, Wali Kota Dumai yang menjabat di wilayah Dumai turun langsung menemui massa aksi.
Ia sempat menyatakan dukungan terhadap aspirasi buruh dan melontarkan kekecewaan terhadap pihak KSOP yang dianggap tidak menghormati komunikasi dengan pemerintah daerah.
Namun, situasi berubah ketika dalam orasi di hadapan massa, ia mengeluarkan pernyataan keras yang kemudian viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, ia menyebut akan “membakar KSOP” jika lembaga tersebut kembali mengeluarkan surat atau kebijakan yang dianggap merugikan.
Ucapan itu sontak memantik reaksi beragam.
Sebagian menganggapnya sebagai ekspresi spontan di tengah emosi massa.
Namun tidak sedikit yang menilai pernyataan itu berpotensi mengandung unsur ancaman dan tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik, terlebih dalam ruang demonstrasi yang sensitif.
Kelompok pelapor, yang terdiri dari perwakilan buruh TKBM, menilai ucapan tersebut sudah melampaui batas kewenangan seorang kepala daerah.
Mereka kemudian melaporkan peristiwa itu ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk saksi yang berada di lokasi saat aksi berlangsung.
Hingga kini, Wali Kota Dumai belum dimintai keterangan resmi oleh penyidik.
Hasyim menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur.
Ia juga menyebut pihak kepolisian memberi perhatian terhadap kasus ini karena melibatkan pejabat publik di tengah situasi aksi massa.
Di sisi lain, polemik ini tidak bisa dilepaskan dari ketegangan antara buruh, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan.
Kebijakan operasional KSOP yang menjadi pemicu aksi sebelumnya memang sudah menuai protes sejak awal diumumkan.
Para buruh menilai kebijakan tersebut tidak transparan dan berdampak langsung pada aktivitas kerja mereka di pelabuhan.
Hingga saat ini, situasi di Dumai dilaporkan telah kembali kondusif.
Aktivitas pelabuhan berjalan normal, meski bayang-bayang konflik kebijakan masih terasa.
Kasus laporan terhadap Wali Kota Dumai kini menjadi sorotan publik, terutama terkait batas etika pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan di ruang demonstrasi.
Polisi menegaskan penyelidikan masih terus berjalan.
Semua pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut akan dimintai keterangan untuk mengurai duduk perkara secara menyeluruh, termasuk konteks ucapan yang kini menjadi pusat perkara hukum ini.
