JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Indonesia (PKSI), Muhammad Afandi, menilai kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku mulai 10 Juni 2026 merupakan langkah rasional yang perlu diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan energi di tengah tekanan global yang terus meningkat.
Menurut Afandi, kenaikan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari kondisi pasar energi dunia yang sedang bergejolak akibat lonjakan harga minyak mentah internasional dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Kondisi global saat ini menempatkan pemerintah pada situasi yang tidak mudah. Kenaikan harga minyak dunia dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah menyebabkan biaya impor energi meningkat cukup signifikan. Dalam situasi seperti ini, penyesuaian harga BBM menjadi langkah yang rasional untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional,” kata Muhammad Afandi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, apabila pemerintah tetap mempertahankan harga BBM pada level sebelumnya, maka beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara akan semakin besar.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang lebih produktif bagi masyarakat.
“Anggaran negara seharusnya dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial. Jika beban subsidi terus membengkak, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas,” ujarnya.
Selain mempertimbangkan kondisi APBN, Afandi menilai kebijakan tersebut juga penting untuk menjaga kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pasokan energi nasional tetap tersedia.
Menurutnya, keberlanjutan operasional perusahaan energi nasional menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia.
“Kesehatan keuangan Pertamina harus dijaga karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam menjamin distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat,” jelasnya.
Meski mendukung kebijakan penyesuaian harga BBM, Afandi mengingatkan pemerintah agar tetap memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak kenaikan harga energi.
Ia mendorong agar bantuan sosial dan berbagai skema subsidi tepat sasaran diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah perlu memastikan kelompok rentan tetap terlindungi melalui bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan begitu dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan,” tuturnya.
Afandi menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM harus dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlanjutan fiskal negara, dan ketahanan energi nasional.
“Dalam jangka panjang, langkah ini diperlukan agar fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Yang terpenting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga baru saja melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi per hari Rabu, 10 Juni 2926.
Kenaikan harga terjadi pada produk Pertamax dan Pertamax Green 95 setelah dilakukan evaluasi bersama pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta kondisi pasar energi.
Berdasarkan daftar harga terbaru, Pertamax (RON 92) kini dijual Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Berikut daftar harga BBM Pertamina di wilayah Jabodetabek per 10 Juni 2026:
• Pertalite: Rp10.000/liter
• Biosolar: Rp6.800/liter
• Pertamax: Rp16.250/liter
• Pertamax Green 95: Rp17.000/liter
• Pertamax Turbo: Rp20.750/liter
• Dexlite: Rp23.000/liter
• Pertamina Dex: Rp24.800/liter
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini diperkirakan akan menjadi perhatian para pengguna kendaraan pribadi yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama.
