HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat. Pakar komunikasi politik memprediksi 10 menteri berpotensi dievaluasi Presiden Prabowo.
Wacana perombakan Kabinet Merah Putih kembali menguat seiring munculnya sejumlah evaluasi terhadap kinerja para menteri.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai Presiden Prabowo Subianto berpeluang melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
Menurut Syurya, reshuffle merupakan langkah yang lazim dilakukan seorang presiden untuk memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai target.
Pergantian menteri, kata dia, bukan semata-mata bentuk hukuman politik, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja kabinet.
“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik. Ini adalah langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan lebih efektif dan sejalan dengan agenda strategis presiden,” kata Syurya, Sabtu (6/6/2026).
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini semakin kompleks.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga dituntut meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah ketidakpastian global.
Dalam situasi tersebut, kemampuan para menteri dalam mengeksekusi kebijakan sekaligus mengomunikasikannya kepada publik menjadi faktor yang sangat penting.
Syurya menilai sejumlah kebijakan pemerintah kerap mendapat resistensi dari masyarakat bukan karena substansinya bermasalah, melainkan karena penyampaian informasi yang kurang efektif.
“Di era digital, menteri tidak hanya berfungsi sebagai administrator. Mereka juga harus mampu menjadi komunikator publik yang menjelaskan arah kebijakan secara jelas dan konsisten,” ujarnya.
Syurya menyebut ada sedikitnya 10 kementerian yang dinilai berpotensi menjadi perhatian Presiden Prabowo dalam evaluasi kabinet.
Kementerian pertama yang disorot adalah Kementerian Pariwisata.
Menurutnya, sektor pariwisata membutuhkan strategi promosi yang lebih agresif guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga dinilai masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah, mulai dari penyelesaian konflik agraria, percepatan sertifikasi tanah, hingga kepastian hukum bagi investor.
Di bidang ekonomi, pemerintah menghadapi tantangan menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi dunia.
Karena itu, kementerian yang menangani sektor ekonomi juga dinilai perlu meningkatkan kinerjanya.
Sektor transportasi turut menjadi perhatian.
Pembenahan keselamatan transportasi, peningkatan konektivitas, serta efisiensi logistik nasional dianggap menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.
Syurya juga menyoroti kementerian yang membidangi pembangunan desa, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), investasi, reformasi birokrasi, lingkungan hidup, serta ketenagakerjaan.
Dengan demikian, terdapat 10 sektor kementerian yang disebut membutuhkan evaluasi lebih lanjut, yakni:
1. Kementerian Pariwisata.
2. Kementerian ATR/BPN.
3. Kementerian bidang ekonomi.
4. Kementerian Perhubungan.
5. Kementerian Pembangunan Desa.
6. Kementerian UMKM.
7. Kementerian Investasi.
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
9. Kementerian Lingkungan Hidup.
10. Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Syurya, semakin besarnya target pembangunan nasional membuat setiap kementerian dituntut bekerja lebih cepat dan responsif.
Ia menegaskan keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah program yang dijalankan.
Lebih dari itu, seorang menteri harus mampu menerjemahkan visi Presiden Prabowo menjadi kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari apa yang dikerjakan, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme,” katanya.
Syurya memandang, jika reshuffle benar dilakukan, momentum tersebut dapat dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan agenda pembangunan nasional ke depan.
Ia menilai fokus utama perombakan kabinet seharusnya bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas pemerintahan agar lebih adaptif terhadap berbagai dinamika yang berkembang.
“Orientasinya adalah penguatan kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan memiliki frekuensi yang sama dalam menjalankan agenda pembangunan nasional,” ujar Syurya.
Sejauh ini, Istana belum memberikan sinyal resmi terkait kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih.
Namun, menguatnya berbagai evaluasi terhadap sejumlah sektor membuat isu perombakan kabinet kembali menjadi perhatian publik.
