HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman berharap agar instansinya tidak lagi di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara.
Oleh karena itu, Dudung mengajukan usulan kepada Komisi XIII DPR RI supaya anggaran KSP bisa berdiri sendiri secara terpisah.
“KSP itu anggarannya harus tersendiri sehingga tidak lagi di bawah Setneg (Sekretaris Negara). Mudah-mudahan Pak Ketua (Komisi XIII DPR) nanti bisa menjembatani kami,” kata Dudung dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (3/6).
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Dudung mengeluhkan tugas KSP untuk mengawasi seluruh program prioritas nasional serta menjembatani permasalahan koordinasi yang dialami kementerian-kementerian.
Namun, sampai saat ini Dudung menyebut bahwa KSP hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp108 miliar untuk satu tahun. Kemudian 90 persennya dialokasikan untuk gaji pegawai.
Sedangkan anggaran untuk kunjungan kerja dalam tugas pengawasan hanya sebesar Rp3 miliar dalam satu tahun, itu pun dibagi untuk empat deputi.
Beberapa waktu lalu, Dudung mengaku sempat hendak berangkat ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kampung nelayan.
Namun, karena keterbatasan anggaran, dia harus menggunakan anggaran pribadi untuk berangkat.
Dudung juga memastikan bahwa dirinya tidak memiliki beban apa pun untuk bisa mengawal program prioritas yang kini dijalankan pemerintahan.
“Namun, pengawasan itu memerlukan anggaran. Saya harus ke sana kan pakai pesawat misalnya, betul,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa arah kerja KSP, yakni memonitor program-program berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu-isu strategis nasional, serta penyusunan rekomendasi kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam pelaksanaannya, KSP memastikan setiap hambatan yang muncul dapat terdeteksi lebih awal, dikoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait, dan ditindaklanjuti hingga memperoleh solusi yang dapat dieksekusi.
“KSP juga meyakini bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI merupakan faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, baik melalui dukungan regulasi, penganggaran maupun fungsi pengawasan,” tutupnya.
