JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti dinamika yang muncul di tengah implementasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk berkembangnya kekhawatiran publik terkait potensi dampaknya terhadap pelaku usaha ritel yang sudah lebih dulu beroperasi di masyarakat.
Menurut Habib Syakur, semangat utama pembentukan KDMP harus tetap berada pada jalur pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan ekosistem koperasi, bukan justru menciptakan persaingan baru yang berpotensi menekan warung kelontong maupun jaringan minimarket yang selama ini telah menjadi bagian dari roda perekonomian nasional.
“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi role model bisnis koperasi yang sesungguhnya. Jangan sampai kehadirannya justru dipersepsikan sebagai pesaing baru bagi warung rakyat, UMKM, atau bahkan jaringan minimarket yang telah lebih dahulu berinvestasi dan membuka lapangan kerja,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Ia menilai, munculnya kabar sejumlah gerai ritel modern yang mengalami penyesuaian operasional belakangan ini tidak boleh langsung dikaitkan secara sederhana dengan keberadaan KDMP. Namun demikian, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa implementasi program tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang sudah berjalan.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak diukur dari kemampuannya mengambil pasar milik pelaku usaha lain, melainkan dari kemampuannya menciptakan nilai tambah ekonomi baru bagi masyarakat desa.
“Kalau koperasi hanya mengambil pasar yang sudah ada, maka yang terjadi hanyalah perpindahan pemain. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah penciptaan pasar baru, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya beli masyarakat desa,” ujarnya.
Habib Syakur menjelaskan bahwa cita-cita koperasi yang diwariskan para pendiri bangsa, termasuk Bung Hatta, adalah membangun sistem ekonomi gotong royong yang mampu memperkuat pelaku usaha kecil dari hulu hingga hilir.
Karena itu, KDMP seharusnya hadir sebagai agregator produk desa, pusat distribusi hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM lokal, bukan semata-mata menjadi toko ritel yang bersaing menjual produk yang sama dengan pelaku usaha lainnya.
“KDMP harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi desa. Fokusnya memperkuat petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Kalau koperasi berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka semua pelaku usaha juga akan ikut merasakan manfaatnya,” tuturnya.
Habib Syakur juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan kolaborasi, bukan pertentangan antarpelaku usaha.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan KDMP berjalan dengan prinsip kemitraan dan saling menguatkan, baik dengan warung tradisional, UMKM, maupun jaringan ritel modern yang telah berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Kita jangan terjebak pada pola pikir menang-kalah. Yang harus dibangun adalah ekosistem ekonomi yang sehat. Koperasi kuat, UMKM tumbuh, warung rakyat berkembang, dan dunia usaha tetap mendapat kepastian. Itulah semangat ekonomi Pancasila yang sesungguhnya,” tegasnya.
Menurut Habib Syakur, apabila dikelola secara profesional dan tetap berpegang pada prinsip koperasi, KDMP berpotensi menjadi model kebangkitan ekonomi kerakyatan yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat desa.
“KDMP harus menjadi simbol gotong royong ekonomi Indonesia. Bukan pesaing baru, melainkan penggerak baru yang memperbesar kue ekonomi bagi semua,” pungkasnya.
