HOLOPIS.COM,JAKARTA – Harga sawit petani terus anjlok, Kementan minta kepala daerah tak tinggal diam dan segera turun tangan mengawasi harga TBS di lapangan.
Gejolak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali jadi sorotan serius pemerintah.
Harga yang terus melemah di tingkat petani membuat Kementerian Pertanian (Kementan) angkat suara lebih keras.
Kali ini, kepala daerah diminta tidak lagi pasif dan segera turun tangan menangani anjloknya harga di lapangan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa sudah ada regulasi yang jelas untuk mengatur pembelian TBS sawit dari petani mitra.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.
Namun, implementasinya di daerah masih jauh dari kata maksimal.
“Dari 38 provinsi, baru beberapa yang benar-benar menindaklanjuti aturan ini. Padahal mekanismenya sudah jelas, harga harus ditetapkan bersama Pemda, PKS, dan asosiasi, mengacu pada harga sawit global,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).
Artinya, masih banyak daerah yang belum menjalankan skema penetapan harga acuan TBS secara resmi.
Padahal, aturan ini dirancang untuk melindungi petani agar tidak dirugikan oleh fluktuasi pasar dan praktik pembelian di bawah harga standar oleh pabrik kelapa sawit (PKS).
Kementan menilai peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menstabilkan harga sawit di tingkat petani.
Sudaryono menekankan bahwa kepala daerah tidak boleh hanya menerima laporan tanpa melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk turun langsung memantau aktivitas PKS di wilayah masing-masing.
Jika ditemukan pabrik yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah diminta segera melakukan tindakan tegas.
“Kalau ada PKS yang tidak patuh, harus diidentifikasi. Termasuk siapa pemiliknya, afiliasinya ke mana, dan bagaimana jaringan perusahaannya,” tegasnya.
Langkah ini dianggap penting untuk menelusuri rantai distribusi dan memastikan tidak ada celah permainan harga yang merugikan petani.
Kementerian Pertanian sebelumnya telah mengidentifikasi sebanyak 139 pabrik kelapa sawit yang diduga membeli TBS dari petani di bawah harga acuan.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar 16 pabrik yang sudah menyesuaikan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Sementara sisanya masih belum menunjukkan perubahan signifikan, meski sudah mendapat sorotan dan peringatan dari pemerintah pusat.
“Setelah dilakukan rapat dan pengumuman, baru 16 yang menyesuaikan harga. Tapi masih banyak yang belum berubah,” jelas Sudaryono.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan aturan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengawasan dan penegakan kebijakan di tingkat daerah.
Kementan juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga wajib melaporkan setiap temuan pelanggaran ke kementerian.
Data terkait PKS yang tidak patuh akan dikompilasi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut di tingkat pusat.
Dengan sistem pelaporan ini, pemerintah berharap pengawasan tidak berhenti di level lokal saja, tetapi bisa ditindak secara nasional jika ditemukan pelanggaran berulang.
Langkah ini sekaligus diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku industri yang tidak mematuhi ketentuan harga TBS.
Di tengah tarik-ulur kebijakan dan pengawasan, petani sawit tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Fluktuasi harga yang tajam membuat pendapatan mereka tidak stabil, sementara biaya produksi terus berjalan.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun persoalan klasik seperti ketimpangan harga di tingkat petani masih terus terjadi.
Pemerintah berharap Permentan 13/2024 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperbaiki tata niaga sawit nasional.
Namun keberhasilannya sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan di lapangan.
Jika tidak segera direspons dengan tindakan nyata, harga sawit dikhawatirkan terus tertekan, dan petani kembali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai industri yang besar ini.
