BANYUWANGI – Aktivis di Kabupaten Banyuwangi mempertanyakan sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi yang dinilai belum mengambil langkah tegas terhadap anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Saiful Anam, yang pernah tersandung kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Ketua LSM Sinar Pelangi, Hidayat RM, menilai BK DPRD Banyuwangi seharusnya dapat mengambil tindakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terhadap Saiful Anam.
Menurut Hidayat, politikus PPP tersebut telah divonis satu bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara KDRT yang dilaporkan oleh mantan istrinya, Komariyah.
“Kasus KDRT ini merupakan persoalan serius yang menjadi perhatian publik. Seharusnya Badan Kehormatan DPRD sudah bisa bertindak berdasarkan putusan pengadilan,” kata Hidayat, Senin (1/6/2026).
Ia mengaku heran karena seorang anggota legislatif yang pernah menjalani penahanan masih tetap berstatus sebagai wakil rakyat dan menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara.
“Saya heran kok orang yang pernah ditahan masih menerima gaji dari negara. Ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, Hidayat juga menyoroti sikap PPP yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan terhadap kader yang tersandung persoalan hukum, khususnya kasus KDRT.
Menurutnya, sebagai partai yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, PPP seharusnya mengambil langkah tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kalau mau mengembalikan kepercayaan umat, maka harus tegas dan tidak mentoleransi pelaku KDRT,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis satu bulan penjara kepada Saiful Anam dalam perkara KDRT yang dilaporkan oleh mantan istrinya, Komariyah.
Putusan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan terkait status politikus PPP itu yang hingga kini masih tercatat sebagai anggota DPRD Banyuwangi.
