JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Merah Putih Natalius Pigai menegaskan komitmennya menjaga integritas dan budaya antigratifikasi di lingkungan Kementerian HAM RI.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai melalui akun X pribadinya, @NataliusPigai2, usai Kementerian HAM kembali menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Sudah 2 tahun berturut2 Kementerian HAM yang baru lahir telah mendapat Penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” tulis Pigai, Jumat (22/5/2026).
Dalam program penghargaan itu, Kementerian Hak Asasi Manusia dinilai telah memenuhi kelengkapan atribut pada 9 (sembilan) variabel untuk mencapai kematangan UKPBJ level 3 (Proaktif).
Penghargaan itu disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Sarah Sadiqa pasa tanggal 20 Mei 2026.
Pigai kemudian mengungkapkan bahwa sejak dirinya ditunjuk menjadi Menteri HAM, ia langsung menerapkan kebijakan tegas terkait larangan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pejabat maupun pihak lain.
“Sejak saya ditunjuk menjadi menteri, saya haramkan pemberian dari pejabat maupun pihak lain dalam bentuk barang maupun uang,” tegas Pigai.
Menurutnya, komitmen tersebut turut memengaruhi budaya kerja di lingkungan internal kementerian, mulai dari pejabat eselon hingga jajaran kantor wilayah.
“Komitmen mengharamkan ini ternyata ikut mempengaruhi seluruh jajaran Sekjen, Dirjen, Direktur, Kepala Biro dan Kakanwil,” ujarnya.
Pigai berharap komitmen menjaga integritas tersebut dapat terus dipertahankan demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa.
“Semoga komitmen kami tetap dan terus untuk komitmen bersih dan berwibawa,” tandasnya.
