Jakarta, Holopis.com – Bank Indonesia mencatat utang luar negeri RI tembus Rp7,62 kuadriliun pada triwulan I 2026.
Utang luar negeri Indonesia kembali jadi sorotan setelah Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru yang menunjukkan angka fantastis.
Pada triwulan I 2026, total utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai 433,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp7,62 kuadriliun.
Angka ini langsung menyita perhatian publik karena nilainya yang jumbo, meski BI menegaskan struktur utang Indonesia masih berada dalam kondisi sehat dan terkendali.
Dalam laporan resminya, BI menyebut posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 naik sekitar 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Jika dikonversi dengan kurs Rp17.600 per dolar AS, totalnya mencapai sekitar Rp7.627.840.000.000.000 atau Rp7,62 kuadriliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut dipengaruhi oleh utang sektor publik dan swasta.
Dari total tersebut, ULN pemerintah tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS atau tumbuh 3,8 persen (yoy).
Namun, pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,5 persen.
Menurut BI, peningkatan utang pemerintah dipengaruhi oleh masuknya modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Hal ini sekaligus menunjukkan masih adanya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada SBN internasional seiring tetap terjaganya kepercayaan investor,” ujar Ramdan.
Berbeda dengan pemerintah, ULN sektor swasta justru mengalami penurunan.
Pada triwulan I 2026, posisi utang swasta tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, turun dari periode sebelumnya yang mencapai 194,2 miliar dolar AS.
Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi 1,8 persen (yoy), terutama pada sektor lembaga keuangan dan perusahaan non-keuangan.
Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan aktivitas pinjaman luar negeri di sektor swasta dalam beberapa bulan terakhir.
BI juga merinci penggunaan utang luar negeri pemerintah yang tersebar di sejumlah sektor penting.
Di antaranya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1%), Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (20,2%), Jasa pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,5%), hingga Transportasi dan pergudangan (8,5%).
Artinya, sebagian besar utang digunakan untuk sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Meski nominalnya besar, BI menegaskan bahwa rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru turun menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026, dari sebelumnya 30,0 persen.
Menurut BI, angka ini masih berada dalam batas aman dan jauh di bawah ambang risiko internasional.
Selain itu, sekitar 85,4 persen utang Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang, yang dinilai lebih stabil dan minim risiko tekanan jangka pendek.
BI menegaskan bahwa pemerintah bersama bank sentral terus melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan utang luar negeri agar tetap terkendali.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” jelas Ramdan.
BI juga memastikan bahwa utang luar negeri tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama dikelola hati-hati, BI meyakini utang luar negeri tetap bisa menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
