HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kota Makassar menjadi saksi momentum penguatan fondasi pariwisata nasional saat Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ASITA 2026.
Bertempat di Four Points by Sheraton Makassar pada Kamis (7/5/2026), forum bergengsi ini dihadiri oleh ratusan delegasi dari seluruh penjuru Indonesia yang berkomitmen memajukan sektor perjalanan wisata.
Dalam sambutannya, pemerintah secara tegas memosisikan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) sebagai jangkar utama dalam mewujudkan ekosistem wisata yang lebih tangguh di tengah dinamika global.
Kehadiran Wamenpar Ni Luh Puspa juga membawa pesan khusus mengenai vitalnya kolaborasi antara regulator dan pelaku usaha di lapangan demi menciptakan pariwisata berkelanjutan.
Sebagai organisasi biro perjalanan tertua di tanah air, ASITA dinilai memiliki kapasitas intelektual dan jaringan yang luas untuk mengemas paket wisata kompetitif guna menjawab tantangan industri.
“Seperti yang Ibu Menteri sampaikan kepada saya, Bu Wamen kita harus dukung ASITA, kita harus berjalan bersama ASITA. Itu pesan beliau kepada saya. Karena ASITA ini adalah mitra strategis dari pemerintah,” tegas Ni Luh Puspa.
Wamenpar juga memaparkan berbagai insentif pemerintah yang dirancang untuk menjaga gairah industri, terutama dalam menekan dampak mahalnya harga tiket pesawat yang terjadi saat ini.
Strategi tersebut meliputi pembebasan PPN hingga penghapusan bea masuk onderdil pesawat untuk membantu maskapai menekan biaya operasional yang berujung pada penurunan tarif penerbangan.
Sejalan dengan itu, promosi pariwisata nasional kini mulai diarahkan secara masif ke pasar Asia Pasifik dengan fokus pada perjalanan jarak pendek dan menengah yang lebih efisien bagi pelancong.
Pemerintah juga menitikberatkan pada aspek legalitas, di mana setiap produk wisata yang dipasarkan harus berasal dari usaha yang memiliki izin resmi demi perlindungan wisatawan.
“Dan untuk itu, pada 2025 sudah diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur terkait dengan standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan dan juga sanksi administratif,” ujar Ni Luh Puspa.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyambut baik semangat tersebut dengan menonjolkan kekayaan lokal seperti Tana Toraja dan geopark yang telah diakui dunia melalui UNESCO.
Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan berkomitmen penuh mendukung pemulihan sektor pariwisata melalui program strategis yang dibuktikan dengan kesuksesan meloloskan empat agenda besar dalam Kharisma Event Nusantara (KEN).
“Saya berharap melalui Rakernas ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang konkret tidak hanya untuk memperkuat organisasi saja, tetapi juga untuk mampu menjawab tantangan industri pariwisata,” kata Fatmawati.
Rangkaian acara ditutup dengan apresiasi dari Ketua Umum DPP ASITA Rusmiati, yang didampingi Direktur Poltekpar Makassar Herry Rachmat Widjaja serta jajaran pimpinan daerah dalam mengawal forum strategis ini hingga usai.
