JAKARTA, HOLOPIS.COM – Utusan khusus Presiden diduga meminta video drone gratis, kreator membalas dengan rate card Rp10 juta yang langsung viral di media sosial.
Jagat media sosial kembali diramaikan dengan percakapan antara seorang konten kreator alam dan pihak Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata yang dipimpin oleh Zita Anjani terkait penggunaan footage drone kawasan jalur Torean yang kini viral dan memicu perdebatan publik.
Akun X @jakartalk membagikan tangkapan layar percakapan Direct Message (DM) yang disebut berasal dari tim UKP Pariwisata kepada pendaki sekaligus kreator visual, Canro Simarmata.
Dalam percakapan tersebut, pihak UKP dikabarkan meminta izin penggunaan video drone untuk kebutuhan promosi pariwisata.
Namun respons yang diberikan sang kreator justru menjadi sorotan.
Dengan nada sopan namun tegas, ia menyampaikan bahwa penggunaan satu video dikenakan biaya sebesar Rp10 juta, atau dikenal sebagai rate card konten profesional.
Dalam pesan yang beredar, Canro menjelaskan bahwa biaya tersebut mencakup proses produksi di lapangan, termasuk operasional pendakian dan izin penerbangan drone yang disebut dapat mencapai Rp2 juta per hari.
Ia juga menegaskan bahwa pengambilan gambar di medan ekstrem seperti gunung memiliki risiko tinggi, baik dari sisi keselamatan maupun perangkat.
“Setiap footage yang dihasilkan bukan sesuatu yang mudah didapat. Ada biaya, tenaga, waktu, dan risiko besar di baliknya,” tulisnya dalam pesan yang viral tersebut.
Unggahan itu langsung memicu diskusi luas di media sosial.
Banyak warganet menyoroti hubungan antara pemerintah dan kreator digital dalam promosi pariwisata, terutama terkait apresiasi terhadap karya visual lapangan.
Sejumlah netizen mendukung langkah kreator tersebut.
Salah satu pengguna X menulis, “Akhirnya ada yang berani pasang harga sesuai kerja keras di lapangan. Nggak semua konten itu gratis.”
Komentar lain menyebut, “Ini bukan soal mahal atau murah, tapi soal menghargai effort dan risiko di balik konten.”
Namun ada juga yang berpendapat, “Kalau untuk promosi negara, seharusnya bisa ada mekanisme kerja sama, bukan langsung rate tinggi di awal.”
Di sisi lain, diskusi publik turut melebar ke isu pengelolaan anggaran promosi pariwisata.
Beberapa pihak menilai bahwa kolaborasi dengan kreator lokal justru bisa menjadi strategi efektif dalam membangun citra destinasi wisata Indonesia secara global, mengingat konten visual dari lapangan dinilai lebih autentik dan menarik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata terkait viralnya percakapan tersebut maupun mekanisme kerja sama dengan kreator digital.
Fenomena ini sekaligus membuka kembali perdebatan tentang nilai ekonomi konten digital, hak cipta kreator, serta model kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri kreatif di era media sosial yang semakin kompetitif.
