HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kuartal I 2026 menunjukkan tekanan di sisi fiskal. Meski pendapatan negara tumbuh, lonjakan belanja yang lebih tinggi membuat defisit melebar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, hingga 31 Maret 2026 pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, sementara belanja negara menembus Rp815 triliun.
Selisih tersebut membuat APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (5/5/2026).
Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara telah mencapai 18,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kontributor utama berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, tumbuh 14,2 persen (yoy).
Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy). Sementara, penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun justru mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy).
Menurut Purbaya, tren penerimaan pajak dan kepabeanan menunjukkan perbaikan dan akan terus dioptimalkan ke depan.
Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN, tetap memberikan kontribusi meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai 21,2 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 31,4 persen (yoy).
“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” ujar Purbaya.
Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp610,3 triliun atau tumbuh 47,7 persen (yoy). Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp281,2 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun atau mengalami kontraksi tipis 1,1 persen (yoy).
Selain defisit APBN, keseimbangan primer juga mencatatkan defisit sebesar Rp95,8 triliun. Kondisi ini mencerminkan tekanan fiskal di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Meski defisit meningkat, pemerintah menilai langkah percepatan belanja merupakan bagian dari strategi menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di awal tahun.
Pemerintah ke depan ingin optimalisasi penerimaan negara serta pengendalian belanja akan menjadi kunci untuk menjaga kesehatan fiskal sepanjang 2026.
