HOLOPIS.COM, JAKARTA – Permintaan maaf disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi terkait pernyataannya yang memantik kegaduhan.
Kontroversi bermula saat Arifah mengusulkan perubahan posisi gerbong khusus perempuan di KRL. Ia menyarankan agar gerbong tersebut dipindahkan ke bagian tengah rangkaian demi alasan keamanan dalam kondisi darurat.
Sementara, gerbong belakang diisi oleh penumpang pria. Usulan itu disampaikan saat perempuan asal Bangkalan itu mengunjungi korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang tengah dirawat di RSUD Bekasi.
Dalam omongannya, Arifah menyebut bahwa gerbong paling ujung dinilai sebagai titik rawan saat terjadi insiden. Namun, pernyataan itu justru memantik kehebohan dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebab, omongan itu disampaikan di tengah suasana duka pascakecelakaan yang menewaskan 16 orang.
Menyadari dampak yang timbul, Arifah pun menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui bahwa pernyataannya kurang tepat, baik dari sisi substansi maupun momentum penyampaiannya.
“Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban,” kata Arifah dalam keterangan videonya dikutip dari akun Instagram Kementerian PPPA, Kamis, (30/4/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengesampingkan keselamatan kelompok tertentu. Menurutnya, keselamatan seluruh penumpang tetap menjadi prioritas utama tanpa memandang gender.
“Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami dalam situasi duka seperti ini yang jadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak,” jelas Arifah.
Dia bilang keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu baik perempuan maupun laki-laki.
“Saat ini, prioritas pertama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik untuk seluruh korban,” tutur Arifah.
Arifah memastikan bahwa proses penanganan terhadap korban jiwa dan luka-luka berjalan cepat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan Bapak Presiden perlu proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh,” lanjut Arifah.
Selain itu, ia menyampaikan Kementerian PPPA juga berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan orang tua dalam insiden tabrakan maut itu.
Pun, sebagai langkah lanjutan, tim dari Kementerian PPPA sudah diterjunkan untuk beri pendampingan psikologis kepada keluarga korban yang mengalami trauma mendalam.
Langkah itu diharapkan bisa membantu proses pemulihan, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental.
