HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kasus kekerasan anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Sorotan kini tidak lagi hanya pada pelaku, tetapi pada lemahnya standar dan pengawasan lembaga penitipan anak secara nasional.
Anggota DPR RI, Amelia Anggraini mengkritisi profesi pengasuh anak tak bisa lagi dianggap pekerjaan tanpa keahlian khusus.
Menurutnya, pengasuh wajib memiliki kompetensi yang mencakup perlindungan anak, pemahaman psikologis, hingga kemampuan menghadapi situasi darurat.
Ia menilai, kasus kekerasan tersebut membuka persoalan mendasar dalam tata kelola daycare yang selama ini luput dari perhatian serius.
“Audit saja tidak cukup tanpa diikuti dengan standardisasi dan sertifikasi wajib bagi seluruh tenaga pengasuh,” kata Amelia di Jakarta, Selasa, (28/4/2026).
Amelia menekankan insiden kekerasan di daycare bukan sekadar kesalahan individu. Tapi, melainkan mencerminkan kegagalan sistem yang lebih luas mulai dari regulasi, pengawasan, hingga standar kompetensi tenaga pengasuh.
“Oleh karena itu, respons yang dibutuhkan tidak bisa parsial, harus bersifat sistemik, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Amelia.
Menurut dia, langkah tambal sulam tak lagi relevan. Dibutuhkan reformasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Momentum Reformasi Nasional Perlindungan Anak
Kasus ini dinilai harus menjadi momentum nasional untuk membenahi sistem perlindungan anak. Negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan setiap ruang pengasuhan benar-benar aman dan bebas dari kekerasan.
Pun, Amelia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengawasan daycare.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri antar lembaga.
Dorongan Pengawasan Terpadu dan Teknologi
Sebagai langkah konkret, Amelia mendorong integrasi pengawasan antara kementerian dan pemerintah daerah dalam satu sistem terpadu. Selain itu, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi kunci pencegahan.
“Pemanfaatan teknologi seperti CCTV yang terintegrasi dan dapat diaudit secara berkala juga perlu diwajibkan, bukan sekadar opsi. Transparansi menjadi instrumen pencegahan yang efektif dalam konteks ini,” kata dia.
