HOLOPIS.COM, Jakarta – Proyek garam nasional di Rote Ndao mulai dikebut. Nelayan kini punya peluang kerja baru, dari produksi hingga distribusi, dorong ekonomi pesisir.
Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tancap gas mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek ini digadang-gadang bukan cuma soal produksi garam, tapi juga jadi pintu masuk peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir, termasuk nelayan.
Langkah percepatan ini terlihat dari intensifnya koordinasi lintas sektor yang digelar di Kupang pada 23 April lalu. Fokus utamanya, memastikan kesiapan pengadaan lahan hingga sinkronisasi perencanaan agar proyek bisa segera jalan di lapangan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan pembangunan K-SIGN adalah strategi konkret untuk mendorong kemandirian industri garam nasional. Menurutnya, kawasan ini bakal memberikan efek domino yang cukup besar.
“Bukan hanya meningkatkan produksi, tapi juga membuka peluang kerja dan usaha baru bagi masyarakat pesisir, khususnya di Rote Ndao,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (26/4).
Artinya, nelayan yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan laut punya opsi tambahan penghasilan. Kehadiran industri garam skala besar ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari proses produksi hingga distribusi.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, juga melihat proyek ini sebagai peluang besar bagi daerah. Ia menyebut K-SIGN bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya.
“Kawasan ini punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor ekonomi pendukung,” katanya.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi kunci utama, terutama dalam menyelesaikan urusan lahan dan memastikan masyarakat siap terlibat dalam proyek tersebut.
Dari sisi infrastruktur, dukungan juga terus dimatangkan. Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, menekankan pentingnya akses jalan dan pengelolaan sumber daya air agar aktivitas produksi garam bisa berjalan lancar.
“Ketersediaan infrastruktur akan sangat menentukan efisiensi distribusi dan mobilitas produksi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Miftahul Huda, memastikan seluruh tahapan terus dikawal agar berjalan terintegrasi. Pemerintah, kata dia, ingin memberikan kepastian baik bagi investor maupun masyarakat terdampak.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Mulai dari camat, kepala desa, hingga perangkat daerah ikut dilibatkan dalam pembahasan, terutama terkait pendataan lahan dan penetapan lokasi.
Pendekatan ini dianggap penting supaya proses berjalan transparan dan minim konflik. Hasil rapat pun dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama sebagai bentuk komitmen.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa proyek K-SIGN adalah bagian dari strategi besar menuju swasembada garam nasional. Selain menekan impor, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Dengan masuknya proyek ini ke Rote Ndao, harapan baru pun muncul. Nelayan yang selama ini menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan kini punya alternatif pekerjaan yang lebih stabil.
Kalau semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin kawasan ini akan menjelma jadi pusat ekonomi baru di ujung selatan Indonesia dan jadi bukti bahwa garam pun bisa jadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
