JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai dukungan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto justru dapat menurun drastis menuju Pemilu 2029 apabila Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak segera dievaluasi atau dicopot dari jabatannya.
Menurut Hari, polemik yang melibatkan Dadan Hindayana telah menjadi perhatian serius masyarakat, terutama terkait pernyataannya mengenai kebutuhan 19 ribu ekor sapi per hari untuk mendukung program Badan Gizi Nasional.
Hari menilai, pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan publik karena disampaikan berbeda antara saat berada di hadapan Presiden Prabowo dan ketika memberikan keterangan kepada media.
“Dadan Hindayana melakukan kebohongan publik di depan Presiden Prabowo dengan menyebut kebutuhan 19 ribu sapi per hari untuk BGN. Namun ketika dikonfirmasi wartawan, dia mengatakan itu hanya simulasi. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat,” ujar Hari Purwanto, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, inkonsistensi informasi dari pejabat negara sangat berbahaya karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.
Hari menegaskan, jika persoalan ini dibiarkan tanpa tindakan tegas dari Presiden, maka citra pemerintahan Prabowo dapat ikut terdampak di mata rakyat.
“Kalau Kepala BGN tidak dipecat, maka pada 2029 dukungan rakyat kepada Prabowo bisa sepi. Publik akan menilai Presiden membiarkan pejabat yang menimbulkan kontroversi dan dugaan penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Selain persoalan data kebutuhan sapi, Hari juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam sejumlah pengadaan di lingkungan BGN, seperti pengadaan perangkat teknologi informasi (IT), kaus kaki, hingga kendaraan operasional berupa sepeda motor yang disebut memiliki nilai anggaran sangat besar.
Ia menilai kondisi tersebut patut diawasi secara serius karena berpotensi menjadi celah penyimpangan anggaran.
“Pengadaan IT, kaus kaki, hingga motor dengan nilai fantastis sangat mencurigakan. Ini berpotensi menjadi ajang korupsi jika tidak diawasi secara ketat. Presiden harus turun tangan,” katanya.
Hari menambahkan, langkah tegas Presiden Prabowo dalam mengevaluasi bahkan mencopot pejabat yang dinilai bermasalah akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini serius dalam menjaga integritas serta efisiensi anggaran negara.
Menurutnya, publik saat ini sangat sensitif terhadap isu transparansi dan penggunaan anggaran negara, terlebih ketika menyangkut program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis.
“Program makan bergizi gratis adalah program mulia. Jangan sampai dirusak oleh oknum pejabat yang tidak transparan dan bermain anggaran,” ujarnya.
Hari juga meminta lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum lainnya untuk ikut menelusuri berbagai pengadaan yang dilakukan BGN agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Ia menegaskan, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani membersihkan internalnya sendiri, bukan justru mempertahankan pejabat yang menjadi sumber polemik publik.
