HOLOPIS.COM, JAKARTA – Langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membuka pintu bagi kader partai lain justru menuai sorotan tajam. Di tengah klaim sebagai bukti daya tarik partai, cara PSI dinilai sebagai indikasi lemahnya kaderisasi internal.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai kebanggaan PSI menerima kader dari partai lain tidak bisa serta-merta dianggap sebagai prestasi politik.
Ia menilai fenomena tersebut justru menunjukkan ketergantungan pada figur eksternal, bukan hasil pembinaan kader sendiri.
Menurutnya, masuknya kader dari partai lain bukan indikator kekuatan. Tapi, sinyal bahwa PSI belum mampu mencetak pemimpin dari dalam.
Dia mengatakan demikian karena bila menerima kader partai lain mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi internal partai dalam menciptakan pemimpin sendiri.
“Partai tersebut tak mampu menghadirkan pemimpin yang dapat diterima masyarakat,” kata Jamil kepada awak media, Jumat, (17/4/2026).
Elite PSI sebelumnya menyatakan sejumlah kader dari partai lain, termasuk dari Partai NasDem, akan bergabung dalam waktu dekat.
Namun, langkah itu dinilai lebih bersifat simbolis ketimbang substansial.
Jamil juga menyoroti kepemimpinan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
Dia menilai struktur kepemimpinan di PSI menunjukkan adanya ketergantungan tambahan dalam menjalankan organisasi.
“Indikasi itu terlihat di PSI. Ketua Umumnya Kaesang Pangarep harus dibantu seorang Ketua Harian yang bernama Ahmad Ali. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Kaesang dalam memimpin PSI, termasuk dalam kaderisasi,” jelas Jamil.
Lebih lanjut, ia menilai strategi merekrut kader dari luar mencerminkan pendekatan pragmatis yang mengutamakan hasil instan.
Dia mengkritik bangganya PSI menerima kader lain bukan karena daya tarik partai tersebut.
“Tapi, hanya sebagai sikap pragmatis partai. Partai lebih mengutamakan memperoleh kemenangan instan daripada ideologi yang dianutnya,” ujar Jamil.
Menurutnya, partai yang kuat seharusnya bertumpu pada kaderisasi internal yang berkelanjutan. Bukan pada ‘bajakan’ kader dari partai lain.
Meski mengklaim berhasil menarik kader dari luar, Jamil menilai langkah PSI belum berdampak signifikan terhadap elektabilitas.
“Namun mencapai kemenangan tentu tidak mudah. Sebab, PSI yang mengklaim sudah berhasil membajak kader partai lain, nyatanya elektabilitas PSI terbaru hanya 1,2 persen,” ujar eks Dekan FIKOM IISIP itu.
Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa konsolidasi internal, termasuk dengan kader baru, belum berjalan optimal.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya potensi risiko jangka panjang bagi PSI jika terlalu banyak menerima kader dari luar.
“Karena itu, PSI jangan bangga bila banyak kader ingin pindah ke partai berlogo gajah. Sebab, PSI berisiko kehilangan identitas atau ideologi aslinya,” tutur Jamil.
Menurut dia, masuknya kader dengan latar belakang ideologi berbeda dinilai bisa memicu konflik internal.
“Bahkan masuknya kader partai lain berpotensi menimbulkan gesekan dengan kader lama yang merasa dilangkahi, terutama dalam perebutan posisi strategis di PSI,” sebut Jamil.
Jamiluddin menegaskan PSI perlu berhati-hati agar tidak kehilangan arah sebagai partai kader. Bagi dia, untuk mencegah itu, PSI sudah seharusnya mawas diri dalam menerima kader partai lain.
“Jangan sampai PSI hanya dipandang sebagai kendaraan politik untuk meraih posisi strategis semata, bukan sebagai wadah kaderisasi permanen,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya fenomena politisi ‘kutu loncat’ yang hanya memanfaatkan partai sebagai alat politik sementara.
“Kalau hal itu yang terjadi, PSI nantinya akan dijadikan para ‘kutu loncat’ hanya untuk kenderaan politik pribadinya,”
