HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi memasuki babak baru. Kali ini, perdebatan tak hanya soal substansi isu, tetapi juga menyangkut keaslian informasi yang beredar di ruang digital.
Ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, melalui kuasa hukumnya, membantah keras tudingan yang menyeret nama Jusuf Kalla atau JK sebagai pihak yang diisukan mendanai polemik tersebut.
Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menegaskan bahwa kliennya tak pernah menyebut nama JK dalam konteks tuduhan tersebut.
Ia bahkan menyebut potongan video yang beredar luas di media sosial sebagai hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI.
“Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” kata Jahmada kepada awak media, dikutip pada Senin, (6/4/2026).
Menurut dia, narasi yang kini berkembang merupakan hoaks yang tidak mencerminkan pernyataan asli kliennya.
Terkait rencana pelaporan yang akan dilakukan pihak JK ke kepolisian, Jahmada memilih merespons dengan santai.
Ia menilai proses hukum tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa bukti awal yang kuat.
“Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan,” jelas Jahmada.
JK Tempuh Jalur Hukum
Di sisi lain, JK tetap pada sikapnya untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Ia menegaskan tuduhan yang menyebut dirinya sebagai pendana, termasuk klaim adanya aliran dana Rp5 miliar, tidak benar.
“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/4).
JK juga memastikan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang selama ini dikaitkan dalam polemik tersebut, termasuk Roy Suryo dan kelompok lainnya.
Adapun JK resmi melaporkan Rismon ke Gedung Bareskrim Polri pada Senin sekitar pukul 10.10 WIB. Tim hukum JK Dipimpin Abdul Haji Talaohu. Mereka membawa sejumlah dokumen sebagai bahan laporan resmi kepada penyidik.
Abdul menyampaikan, laporan ini bukan hanya ditujukan kepada Rismon Sianipar. Tapi, juga sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi melalui platform digital.
