HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gelombang protes bertajuk ‘No Kings’ jadi sorotan global. Jika sebelumnya, aksi demo terjadi di kota-kota besar, gelombang protes meluas signifikan ke wilayah pinggiran hingga komunitas kecil di seluruh Amerika Serikat dan Eropa.
Aksi protes itu mempersoalkan kebijakan Presiden AS Donald Trump. Lebih dari 3.200 aksi sudah digelar di seluruh 50 negara bagian AS serta kota-kota dunia seperti London, Paris, dan Roma. Penyelenggara bahkan menargetkan aksi ini sebagai protes satu hari terbesar dalam sejarah AS.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Sejumlah tokoh budaya ikut mengangkat gaung gerakan, termasuk Bruce Springsteen dan Joan Baez yang tampil di Minnesota, dengan estimasi massa lebih dari 100 ribu orang.
Di berbagai kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Washington DC, massa memadati jalanan. Namun, yang paling mencolok, sekitar dua pertiga aksi justru terjadi di luar pusat kota. Hal itu menandai lonjakan hampir 40 persen partisipasi di komunitas kecil.
“Kisah utama dari mobilisasi Sabtu ini bukan hanya tentang berapa banyak orang yang berdemonstrasi, tetapi di mana mereka berdemonstrasi,” kata aktivis AS, Leah Greenberg dikutip dari ABC News, pada Senin, (30/3/2026).
Di National Mall, Washington DC, massa meneriakkan slogan pro-demokrasi sambil mengangkat spanduk anti-Trump.
Pemandangan berbeda terlihat di Maryland, ketika sekelompok lansia di kursi roda ikut turun ke jalan. Mereka membawa pesan kuat dengan berbagai spanduk bertuliskan “Lawan tirani”, “Bunyikan klakson jika Anda menginginkan demokrasi” dan “Singkirkan Trump”.
Sementara di Manhattan, aktor ternama Robert De Niro turut bersuara keras terhadap situasi politik saat ini.
“Ada presiden lain yang telah menguji batas konstitusional kekuasaan mereka. Tetapi tidak ada yang menjadi ancaman eksistensial bagi kebebasan dan keamanan kita seperti ini,” tutur Greenberg.
Sejumlah wilayah seperti Minnesota menjadi titik panas. Hal itu karena kebijakan imigrasi dan pengerahan agen federal ke kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat.
Kebijakan imigrasi yang dinilai keras memunculkan kekhawatiran terhadap kekuasaan eksekutif. Sebab, hal itu dikhawatirkan bisa jadi ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil
Tekanan publik ini muncul di tengah anjloknya tingkat kepuasan kinerja terhadap Donald Trump versi jajak pendapat Reuters-Ipsos berada di angka 36 persen. Angka itu merupakan terendah sejak Trump kembali menjabat di periode kedua.
Aksi “No Kings” juga tak bisa dilepaskan dari momentum politik. Menjelang pemilihan paruh waktu, gelombang mobilisasi justru meningkat di wilayah konservatif seperti Idaho, Wyoming, Montana, dan Utah.
Menurut Greenberg, lonjakan partisipasi juga terjadi di daerah-daerah penentu hasil pemilu.
“Para pemilih yang menentukan pemilihan, orang-orang yang melakukan kunjungan ke rumah-rumah dan pendaftaran pemilih serta semua pekerjaan mengubah protes menjadi kekuatan, mereka turun ke jalan sekarang, dan mereka sangat marah,” tutur Greenberg.
Kritik dari Partai Republik
Di sisi lain, aksi ini menuai kritik keras dari kubu Republik. Juru bicara Partai Republik, Mike Marinella, menyebut demonstrasi ini sebagai gerakan yang sarat kepentingan politik.
“Aksi Unjuk Rasa ‘Benci Amerika’ ini adalah tempat fantasi paling kejam dan gila dari sayap kiri mendapatkan mikrofon dan anggota DPR dari Partai Demokrat mendapatkan perintah mereka,” ujarnya.
Aksi ‘No Kings’ kini tak sekadar demonstrasi, tetapi mulai berubah menjadi kekuatan politik yang terorganisir.
Dari kota besar hingga pinggiran, dari selebritas hingga warga biasa—gelombang ini menunjukkan satu hal: perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Trump kini menyebar lebih luas dari sebelumnya.
Dengan pemilu sela yang semakin dekat, tekanan dari jalanan berpotensi menjadi faktor penentu dalam peta politik AS ke depan.
