HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan tegas di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang dinilai tidak produktif. Menurutnya, langkah efisiensi besar-besaran dilakukan untuk mencegah kebocoran uang negara yang berpotensi berujung pada korupsi.
Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, ia menyebut pemerintah telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun pada tahap awal efisiensi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” jelas Prabowo, Kamis (19/3/2026).
Ia menilai banyak pengeluaran negara sebelumnya tidak tepat sasaran dan cenderung berlebihan, seperti biaya seremonial, rapat di luar kantor, hingga pengadaan barang yang tidak mendesak.
Prabowo juga menyinggung indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi.
Ia mengungkapkan bahwa angka ICOR Indonesia masih berada di kisaran 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Tingginya angka tersebut menandakan Indonesia membutuhkan biaya lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama, sehingga menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran.
“Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam,” ujarnya.
Dengan total APBN yang mendekati Rp3.700 triliun, Prabowo memperkirakan potensi pemborosan bisa mencapai sekitar 30 persen atau setara US$75 miliar.
Langkah efisiensi, lanjutnya, baru tahap awal dan masih akan terus diperluas, terutama pada belanja rutin yang dinilai tidak esensial.
Ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta kegiatan kajian yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam menghadapi potensi krisis global, Prabowo juga membuka opsi kebijakan efisiensi lain, termasuk pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah (WFH).
“Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keuangan negara tetap sehat sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
