HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan strategi besar penghematan energi di sektor publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini menyasar sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, dan direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus disusun secara matang agar tidak berdampak negatif pada masyarakat.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dalam keteranagnnya, Selasa (17/3/2026).
Strategi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang dilakukan secara daring. Pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi tetap menjaga kualitas layanan publik, termasuk kegiatan belajar mengajar dan pelayanan kesehatan.
Dalam rencana tersebut, terdapat lima strategi utama yang akan diterapkan lintas kementerian dan lembaga.
Pertama, penerapan sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi aparatur sipil negara (ASN). Kedua, optimalisasi penggunaan platform digital untuk mengurangi mobilitas fisik.
Selanjutnya, pemerintah juga akan membatasi perjalanan dinas, menerapkan penghematan energi di gedung perkantoran, serta menyesuaikan metode pembelajaran antara daring dan luring.
Meski demikian, Pratikno memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung tetap dilakukan secara tatap muka agar kualitas pendidikan tidak menurun.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji dampak kebijakan ini terhadap program lain, seperti distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa.
Dukungan akses internet bagi pelajar juga menjadi perhatian apabila pembelajaran daring diperluas.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.
Hasil dari rapat koordinasi ini nantinya akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup data konsumsi energi serta rekomendasi langkah konkret penghematan di berbagai sektor.
