HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai mencatat tekanan sejak awal tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan defisit APBN mencapai Rp135,7 triliun hingga akhir Februari 2026.
Nilai tersebut setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar Rp30,7 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.
Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi tersebut masih sesuai dengan desain anggaran pemerintah tahun ini.
“Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa periode Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Holopis.com, Rabu (11/3/2026).
Menurut Purbaya, lonjakan defisit pada awal tahun merupakan konsekuensi dari strategi pemerintah yang ingin membuat pola belanja negara lebih merata sepanjang tahun anggaran.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya APBN sempat mencatat surplus pada awal tahun, namun kondisi tersebut tidak selalu menjadi patokan karena desain anggaran memang berbeda.
“Ada yang bilang, ‘Tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit?’ Ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa,” ujar Purbaya.
Dari sisi realisasi, defisit terjadi karena penerimaan negara yang masih relatif terbatas sementara belanja negara berjalan cukup agresif.
Hingga 28 Februari 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp358 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan total belanja negara yang mencapai Rp493,8 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp44,9 triliun.
Perbedaan antara penerimaan dan belanja itulah yang kemudian mendorong defisit APBN pada awal tahun ini.
Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa kondisi tersebut masih berada dalam kerangka pengelolaan fiskal yang telah dirancang dalam APBN 2026. Pemerintah juga berharap pola belanja yang lebih merata dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi nasional sepanjang tahun.
