HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan mengembalikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke tujuan awalnya sebagai program kemanusiaan dan investasi sosial.
Langkah tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah praktik menyimpang dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk fenomena “ternak yayasan” yang dilakukan oleh para oknum pengusaha.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan bahwa pemerintah pada tahap awal pelaksanaan membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga untuk terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG.
Prioritas diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, agar lembaga sosial yang selama ini aktif membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk meningkatkan fasilitas mereka.
“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan,” kata Nanik dalam keterangannya, dikutip Holopis.com, Senin (9/3/2026).
Namun dalam perkembangannya, BGN menemukan adanya pihak yang memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan bisnis.
Sejumlah oknum bahkan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG dan mengambil keuntungan dari program tersebut.
“Tapi begitu Pak Presiden juga karena enggak enak selalu di jalan, ‘Pak, kapan MBG? Kapan MBG?’ Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” imbuh ia.
Nanik menilai kondisi ini berpotensi memicu kecemburuan di masyarakat sekaligus menyimpang dari semangat awal program.
Dalam beberapa kasus, kata Nanik, pengelolaan dapur MBG lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjut Nanik.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama program MBG yang dirancang sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG.
Nanik menjelaskan bahwa kontrak kerja sama dengan mitra pada dasarnya hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” tegasnya.
Selain evaluasi terhadap mitra, BGN juga mengingatkan para kepala SPPG agar menjalankan program sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan. “Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” pungkasnya.
