HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menjelang arus mudik Idul Fitri 2026, DPR mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi dan transportasi untuk memperkuat kesiapan layanan. Kesiapan itu terutama dalam memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan pentingnya langkah antisipatif agar masyarakat yang melakukan perjalanan mudik tak mengalami kendala, khususnya terkait pasokan energi di berbagai wilayah.
“Penting untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang harus mudik Lebaran 2025,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (8/3/2026).
Pernyataan Nurdin dilontarkan saat Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan, bersama sejumlah mitra strategis BUMN.
Dalam pertemuan itu, para pemangku kepentingan membahas berbagai langkah antisipatif. Hal itu untuk kesiapan sektor energi dan transportasi menghadapi lonjakan aktivitas perjalanan masyarakat selama musim mudik.
Nurdin menilai kesiapan pasokan energi menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama libur Lebaran.
Menurutnya, setiap tahun arus mudik hampir selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi BBM, terutama di jalur-jalur utama perjalanan darat.
Maka itu, ia meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Perkuat distribusi serta jaga stabilitas pasokan BBM di SPBU sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Selain sektor energi, Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan layanan transportasi nasional yang sebagian besar dikelola oleh BUMN.
Beberapa operator transportasi yang menjadi perhatian antara lain Angkasa Pura Indonesia, ASDP Indonesia Ferry, Garuda Indonesia, Citilink, serta PELNI.
Dia berharap agar perusahaan-perusahaan itu diharapkan bisa meningkatkan kesiapsiagaan layanan. Hal itu mulai dari ketersediaan armada, kesiapan operasional, hingga kualitas pelayanan bagi penumpang.
Nurdin mengatakan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan arus mudik nasional berjalan lancar.
Ia menilai kesiapan infrastruktur energi dan transportasi tidak hanya berkaitan dengan operasional. Tapi, menurutya juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman dan nyaman.
