HOLOPIS.COM, JAKARTA – Maraknya kasus bunuh diri yang melibatkan anak-anak memicu keprihatinan berbagai pihak. Fenomena ini dinilai sebagai sinyal serius bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus bunuh diri anak di berbagai daerah. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah anak usia sekolah dilaporkan meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri.
Menurut Surahman, kondisi tersebut menjadi peringatan keras bagi negara untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem perlindungan anak, termasuk penanganan kesehatan mental.
Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa selama periode 2023 hingga 2026 tercatat sedikitnya 120 kasus bunuh diri anak. Angka tersebut dinilai mencerminkan masalah serius yang tidak bisa dianggap sepele.
“120 kasus bunuh diri anak selama periode 2023–2026 menunjukkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak dan respons kesehatan mental nasional,” kata Surahman, dalam keterangannya, dikutip pada Kamis, (5/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa kasus bunuh diri pada anak biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Berbagai kondisi saling berinteraksi, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, perundungan, depresi, pola asuh yang kurang empati, hingga pengaruh lingkungan digital yang tidak sehat seperti kecanduan game online.
Surahman menilai lemahnya deteksi dini terhadap masalah kesehatan mental anak menjadi salah satu faktor utama yang membuat anak-anak rentan menghadapi tekanan psikologis.
Selain itu, komunikasi yang kurang terbuka dalam keluarga serta terbatasnya layanan konseling di sekolah juga dinilai memperburuk situasi.
“Anak adalah amanah. Kehidupan mereka harus dijaga, bukan dibiarkan hancur oleh tekanan hidup, perundungan, atau lemahnya perhatian orang tua dan negara,” ujar Surahman Hidayat.
Sebagai langkah konkret, ia mendesak pemerintah untuk memperkuat layanan konseling dan dukungan psikologis bagi anak, terutama di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah perlu memiliki akses lebih luas terhadap tenaga konselor dan psikolog.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah membuka layanan konseling daring yang dapat diakses anak-anak secara mudah dan aman. Selain itu, keterlibatan guru dan orang tua dinilai penting dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kesehatan mental.
Pemerintah juga didorong untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah dengan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, guna memperluas jangkauan layanan kesehatan mental bagi anak.
“Perlindungan anak harus hadir nyata agar mereka tumbuh dengan harapan, bukan putus asa,” ujar Surahman.
Di sisi lain, Surahman mengingatkan bahwa tekanan ekonomi juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, pemerintah diminta memperluas akses bantuan sosial bagi keluarga miskin agar anak tidak ikut terbebani oleh masalah ekonomi rumah tangga.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan program bantuan sosial dapat menjangkau semua anak yang membutuhkan, termasuk mereka yang terkendala administrasi kependudukan.
“Pastikan program sosial tetap bisa menjangkau anak-anak yang belum memiliki dokumen atau terkendala administrasi kependudukan,” jelas Surahman.
Pun, ia menambahkan agar pemerintah daerah seharusnya membantu dan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
“Kita berharap jangan sampai ada lagi anak-anak Indonesia mengalami hal yang sama seperti ananda YBS di NTT,” kata Surahman.
Selain langkah sosial dan kesehatan mental, Surahman juga mengingatkan pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih tegas. Regulasi itu terkait pembatasan akses terhadap media sosial dan game online yang berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.
Menurutnya, pengawasan terhadap lingkungan digital menjadi semakin penting di tengah meningkatnya paparan teknologi di kalangan anak-anak.
Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia sehingga tragedi bunuh diri yang melibatkan anak tidak terus berulang.
