HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah RI diminta merespons serius peringatan yang datang dari tiga lembaga pemeringkat internasional terhadap surat utang Indonesia. Hal itu dinilai sebagai peringatan penting bagi pemerintah untuk perkuat disiplin fiskal.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid. Dia mengatakan itu karena sebagai sinyal penting peringatan bagi pemerintah soal disiplin fiskal di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kholid menyoroti keputusan tiga lembaga pemeringkat global—Moody’s, Standard & Poor’s, dan Fitch Ratings yang beri outlook negatif terhadap surat utang Indonesia. Menurut dia, hal itu tak boleh dianggap remeh karena dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Peringatan dari tiga lembaga rating global tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan alarm serius agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memastikan arah kebijakan ekonomi tetap kredibel,” kata Kholid, dalam keterangannya, dikutip pada Kamis, (5/3/2026) .
Ia bilang salah satu tanggung jawab utama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, adalah bisa memastikan disiplin fiskal tetap terjaga. Salah satunya terkait pengelolaan defisit anggaran negara.
Menurut dia, pemerintah harus bisa pastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Dijelaskan dia, Pemerintah RI mesti bisa pastikan defisit APBN tak melampaui batas maksimal 3 persen dari PDB.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar,” jelas Kholid.
Selain faktor domestik, Kholid juga mengatakan tekanan terhadap fiskal Indonesia bisa meningkat akibat gejolak geopolitik global yang semakin memanas. Pasalnya, memanasnya geopolitik karena konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi mengguncang pasar energi dunia.
Menurutnya, eskalasi konflik itu bisa memicu lonjakan harga minyak internasional yang pada akhirnya memberikan tekanan tambahan terhadap APBN Indonesia.
“Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dua risiko besar yang bisa terjadi secara bersamaan. Dua risiko itu yakni pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta lonjakan harga minyak dunia.
Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah bisa meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri serta biaya impor energi. Sementara itu, kenaikan harga minyak dunia berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Menurut dia, pelemahan rupiah akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi.
“Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu semuanya harus dihitung secara sangat cermat,” ujar Sekretaris Jenderal PKS itu.
Selain tekanan fiskal, ia juga menilai gejolak harga energi global berpotensi memicu lonjakan inflasi. Kondisi itu terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas internasional.
“Ancaman kenaikan inflasi energi dan pangan juga harus diantisipasi dengan serius. Gejolak harga minyak biasanya akan merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok,” kata Kholid.
