HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan proses pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, seiring kompleksitas kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak.
“Paling cepat (pulih) dua tahun. Itu paling cepat, tetapi di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin tiga tahun,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Holopis.com, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Dody, durasi pemulihan yang cukup panjang disebabkan banyaknya sektor infrastruktur yang terdampak bencana, mulai dari jalan dan jembatan hingga infrastruktur sumber daya air. Sejumlah pekerjaan fisik membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Ia mencontohkan pembangunan sabo dam dan cek dam (check dam) yang memerlukan tahapan berlapis. Selain itu, penanganan ruas jalan Tarutung–Sibolga serta pemulihan Jalan Tol Lembah Anai diperkirakan memakan waktu antara satu hingga dua tahun.
“Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat (selesai),” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah saat ini memprioritaskan pembukaan akses wilayah agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, khususnya di daerah yang sempat terisolasi akibat bencana.
“Pokoknya dia (desa) tidak boleh terisolir. Itu dahulu yang saya kejar,” tambah Dody.
Seiring rampungnya perbaikan jalan dan jembatan nasional, Dody memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kabupaten maupun kota yang terisolasi. Kepastian tersebut disampaikan berdasarkan pembaruan kondisi pada hari ke-52 pascabencana.
Ia mengungkapkan, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak kini telah kembali berfungsi secara fungsional. Tercatat sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional sempat terputus akibat bencana, namun saat ini sudah dapat dilalui meski sebagian masih bersifat sementara.
Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi pada infrastruktur tingkat daerah. Pemerintah kini memfokuskan penanganan pada akses di tingkat kecamatan dan desa.
“Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan, jembatan daerah yang masih putus,” jelasnya.
Secara keseluruhan, infrastruktur daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah. Hingga saat ini, jalan daerah yang telah kembali berfungsi secara fungsional diperkirakan mencapai 72 persen, sementara penanganan jembatan daerah baru sekitar 12 persen.
