HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Jakarta pada Kamis (25/12/2025) kemarin. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi serta menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk mendampingi masyarakat Aceh agar segera bangkit dari dampak bencana.
Airlangga mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan relaksasi keuangan bagi pelaku usaha kecil, khususnya debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak langsung bencana.
“Salah satu kebijakan yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana,” ujar Airlangga dikutip dari unggahan resminya, dikutip Holopis.com, Jumat (26/12/2025).
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada debitur eksisting yang kehilangan tempat usaha atau sarana produksi akibat kerusakan parah, sehingga tidak lagi mampu melanjutkan aktivitas ekonomi.
Tak hanya penghapusan kewajiban pembayaran bagi korban terdampak langsung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelaku usaha di Aceh melalui berbagai stimulus pemulihan.
Stimulus tersebut mencakup perpanjangan tenor pinjaman dengan penambahan jangka waktu agar cicilan lebih ringan, pemberian masa tenggang (grace period) atau kelonggaran waktu mulai pembayaran kembali, serta penyesuaian suku bunga berdasarkan evaluasi kemampuan pemulihan pelaku usaha.
“Dalam fase percepatan pemulihan, berbagai stimulus tambahan turut diberikan agar para pelaku usaha dapat kembali bangkit secara bertahap,” kata Airlangga.
Di luar aspek permodalan, Airlangga menyampaikan bahwa Kemenko Perekonomian bersama asosiasi pengusaha juga telah bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. Pemerintah selanjutnya akan memprioritaskan percepatan perbaikan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Menurut Airlangga, infrastruktur publik merupakan fondasi utama untuk menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Pemerintah, lanjutnya, akan terus hadir dan melakukan pengawasan agar seluruh bantuan tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.
“Pemerintah akan terus berupaya hadir, bekerja, dan mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud,” tuturnya.
