HOLOPIS.COM, JAKARTA – Langkah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang berinisiatif membongkar skandal Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di Jember mendapat respons positif dari Senayan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, mengapresiasi keberanian BNI sekaligus mendesak adanya pembenahan sistem internal secara total agar kasus serupa tidak terulang.
Pernyataan ini disampaikan pria yang akrab disapa Mas Kawe tersebut saat menyoroti laporan tahunan BNI. Menurutnya, evaluasi berkala sangat krusial agar subsidi negara lewat program KUR bisa tepat sasaran ke masyarakat kecil, bukan malah jadi bancakan oknum.
Kronologi Skandal KUR Fiktif Jember: 900 Petani Jadi Korban
Bukan rahasia lagi kalau penyaluran KUR di sektor perbankan masih punya celah yang rawan dimanipulasi. Salah satu yang paling fatal adalah dugaan kasus KUR fiktif di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Tidak main-main, estimasi kerugian akibat fraud ini ditaksir menembus angka lebih dari Rp40 miliar. Modusnya terbilang licik, yaitu dengan memanfaatkan data pribadi milik warga lokal secara sepihak.
“Saya dapat kabar, di dapil saya mendapatkan amanah untuk mengawal Gus Rivqy di Jember, dapilnya sama, ada KUR fiktif. Sekitar 900 petani yang menjadi korbannya,” ungkap Mas Kawe dalam rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama BNI dan jajaran di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Mirisnya, para petani yang namanya dicatut sama sekali tidak menikmati fasilitas pinjaman modal tersebut. Mereka hanya diberi “uang rokok” dengan nominal receh, sementara beban utang puluhan juta tercatat atas nama mereka.
“Datanya disalahgunakan. Mereka hanya dikasih Rp50 ribu sampai Rp250 ribu, tetapi data mereka dipakai. Kerugiannya mencapai Rp40 miliar lebih,” lanjutnya.
DPR Minta BNI Sejalan dengan Semangat Bersih-Bersih Prabowo
Berkaca dari kasus Jember, Mas Kawe meminta manajemen BNI tidak ragu melakukan transformasi radikal pada sistem pengawasan mereka. Pola penanganan kasus fraud perbankan seperti ini dinilai harus diubah total agar memberikan efek jera.
“Harus ada treatment yang berbeda. Transformasi dan rencana ke depannya seperti apa harus jelas,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran direksi bank pelat merah tersebut punya visi yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyapu bersih segala bentuk korupsi dan kecurangan yang menyengsarakan rakyat.
“Saya rasa para pemimpin BNI yang ada di pusat, semoga semangatnya sejalan dengan Presiden Prabowo untuk memberantas kecurangan atau fraud seperti ini. Karena yang terimbas langsung adalah masyarakat,” pungkas Mas Kawe.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi industri perbankan nasional. Tata kelola yang akuntabel dan sistem verifikasi data lapangan yang ketat mutlak diperlukan agar program pemulihan ekonomi lewat KUR tidak terus-menerus bocor oleh praktik koruptif.
