DHOLOPIS.COM, JAKARTA – Thailand resmi membubarkan Dewan Perwakilan setelah Royal Gazette menerbitkan dekrit kerajaan yang memerintahkan pembubaran parlemen.
Langkah ini membuka jalan bagi pemilihan umum baru yang harus dilaksanakan dalam 45 hingga 60 hari ke depan. Keputusan tersebut keluar setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyampaikan bahwa pemerintahan minoritas yang ia pimpin sudah tidak mampu memerintah secara efektif.
Seperti yang dikutip Holopis.com dari Nation Thailand, dalam dekrit tersebut, Raja Thailand menjelaskan bahwa Anutin telah melaporkan kondisi pemerintahannya yang dibentuk pada September 2025. Pemerintah tersebut hanya didukung koalisi kecil sehingga tidak memiliki kekuatan politik yang cukup di parlemen.
Situasi ini dianggap semakin sulit karena Thailand sedang menghadapi berbagai masalah besar, seperti ketidakpastian ekonomi, meningkatnya ketegangan sosial, konflik politik dalam negeri, perubahan hubungan internasional, serta krisis di perbatasan Thailand–Kamboja.
Pemerintah Thailand sudah berusaha menangani berbagai masalah mendesak. Berbagai langkah telah ditempuh, mulai dari mengupayakan amandemen konstitusi, merespons dampak perang dagang, hingga menjalankan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan warga dan mengurangi ketimpangan.
Pemerintah juga memperkuat penindakan terhadap perjudian, kejahatan daring, dan penipuan siber, serta membantu masyarakat yang terdampak bencana. Selain itu, Thailand mencoba menyelesaikan perselisihan dengan Kamboja melalui jalur diplomasi sambil tetap menjaga pertahanan nasional.
Namun, dekrit menegaskan bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan stabilitas politik. Sebagai pemerintahan minoritas, kabinet Anutin dinilai tidak bisa menjamin stabilitas tersebut di tengah tekanan politik yang terus meningkat. Jika kondisi ini dibiarkan, Thailand dikhawatirkan mengalami ketidakstabilan politik, penurunan kepercayaan internasional, hingga kerugian ekonomi yang cukup besar.
Karena itu, pemerintah menilai pembubaran parlemen dan pelaksanaan pemilu baru adalah langkah paling tepat. Pemilu ini diharapkan dapat mengembalikan keputusan kepada rakyat serta memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru yang memiliki dukungan mayoritas dan mandat kuat untuk memimpin negara.
