HOLOPIS.COM, JAKARTA – Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menandai fase baru dalam sejarah pembangunan yang menitikberatkan pada kedaulatan pangan dan pemerataan gizi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.
Menurutnya, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia, keberhasilan dua program unggulan Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa arah kebijakan negara mulai kembali pada semangat berdikari sebagaimana dicanangkan para pendiri bangsa.
“Namun yang menarik, salah satu aktor kunci di balik keberhasilan awal dua program tersebut bukan berasal dari kementerian teknis semata, melainkan lembaga keamanan: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Haidar Alwi, Minggu (19/10/2025) malam.
Peran Polri dalam mewujudkan swasembada pangan menunjukkan transformasi paradigma bahwa keamanan nasional tidak lagi sebatas menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga menjamin ketahanan pangan sebagai bagian dari stabilitas sosial-ekonomi. Polri memandang dirinya bukan sekadar penegak hukum, melainkan penggerak produktivitas nasional.
Berbagai inovasi yang diluncurkan Polri menunjukkan pendekatan ilmiah dan kolaboratif. Pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk tekno MIGO Presisi Bhayangkara menjadi terobosan nyata dalam menggenjot hasil panen dari sebelumnya hanya 4 ton per hektar menjadi rata-rata 9 hingga 14 ton per hektar.
“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi efisiensi dan kemandirian baru dalam sektor pertanian yang selama ini terjebak dalam ketergantungan terhadap impor,” tutur Haidar Alwi.
Langkah Polri tidak berhenti pada peningkatan produktivitas lahan, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Rekrutmen bintara khusus pertanian adalah bentuk sinergi konkret antara profesionalisme kepolisian dan penguatan sumber daya pertanian nasional.
“Mereka tidak hanya aparat penegak hukum, namun juga pendamping dan penggerak masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi lahan dengan pendekatan ilmiah,” ujar Haidar Alwi.
Polri juga menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Sriwijaya dan Universitas Lambung Mangkurat, menunjukkan bahwa kebijakan ini dibangun di atas fondasi penelitian dan inovasi. Dari pengolahan enceng gondok menjadi pupuk organik yang hemat hingga optimalisasi lahan gambut berasam tinggi di Kalimantan Selatan.
“Semua inisiatif ini mengandung pesan bahwa Polri mampu memikirkan strategi lintas sektor,” ungkap Haidar Alwi.
Selain itu, Polri juga memperkenalkan teknologi efisien dan berkelanjutan seperti Pompa Air Tenaga Surya berbasis panel surya dan Watergen yang menghasilkan air bersih dari udara. Inovasi semacam ini menjadi bukti bahwa modernisasi sektor pertanian dapat berjalan seiring dengan prinsip ramah lingkungan.
