HOLOPIS. COM, KEPULAUAN RIAU – Deburan ombak yang lembut menyambut kedatangan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana di Pulau Penyengat, sebuah pulau kecil yang sarat sejarah Melayu dan spiritualitas Islam di Kepulauan Riau.
Pulau yang pernah menjadi mahar pernikahan ini kini tidak hanya dikenang karena Masjid Raya Sultan Riau yang ikonik, tetapi juga ditahbiskan sebagai tonggak utama Indonesia dalam mengukuhkan diri sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim global.
Pada Kamis (16/10/2025), Kemenpar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan perluasan ambisius program sertifikasi halal, bukan hanya untuk pusat perbelanjaan, tetapi langsung menyentuh akar ekonomi: 1.500 desa wisata di 15 provinsi.
Pulau Penyengat bukan dipilih secara kebetulan. Desa wisata ini telah menjadi pilot project yang sukses sejak Juli 2025. Menpar Widiyanti mengungkapkan kebanggaannya, menunjuk Desa Penyengat yang telah mengamankan 24 sertifikat halal untuk produk UMKM lokal, mulai dari kuliner tradisional hingga oleh-oleh khas. Secara nasional, program percontohan di 20 desa telah menelurkan 438 produk bersertifikat halal per 15 Oktober 2025.
“Langkah ini adalah tonggak penting. Ini bukan sekadar label, ini adalah jaminan kualitas dan transparansi. Kami memperkuat posisi Indonesia dalam Indonesia Muslim Travel Index 2025, sekaligus memastikan nilai ekonomi tertinggi bagi masyarakat di tingkat lokal,” ujar Menteri Widiyanti, memuji integrasi unik antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat Penyengat.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, yang turut hadir, memberikan perspektif yang lebih luas. Halal, menurutnya, telah bertransformasi menjadi mesin ekonomi baru. Pariwisata halal kini adalah simbol kesehatan, kualitas, dan transparansi yang bahkan menarik minat negara-negara non-Muslim.
“Kita lihat Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Tiongkok kini mereka semua mulai mengembangkan ekosistem pariwisata halal,” tegas Haikal.
Meskipun demikian, Haikal mengakui bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar yang sangat besar untuk dioptimalkan. BPJPH siap mendampingi Kemenpar dalam mencapai target 1.500 desa, didukung penuh oleh program Presiden Prabowo untuk mempermudah dan menggratiskan sertifikasi bagi satu juta UMKM.
Dukungan kuat juga datang dari Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Ia berterima kasih karena program ini memperkuat pengakuan Kepulauan Riau sebagai “Halal Hub Industry” dan “Halal Tourism Destination.”
“Industri halal, khususnya di sektor kuliner, identik dengan standar kesehatan dan kualitas yang tinggi. Ini adalah ikon penting ekonomi global,” kata Gubernur Ansar, seraya menambahkan bahwa Kepri telah memiliki pusat industri halal di kawasan Lobam.
Acara simbolis ini ditutup dengan penyerahan sertifikat lahan aset Barang Milik Negara (BMN) seluas 6.643 meter persegi dari Kepala BPJPH kepada Menpar Widiyanti. Lahan ini nantinya akan menjadi lokasi pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP), yang akan menjadi melting pot inovasi wisata Indonesia.
Pulau Penyengat, dengan benteng budaya dan kini sertifikat halalnya, membuktikan bahwa pariwisata ramah Muslim adalah perpaduan harmonis antara iman, budaya, dan peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan.
