HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk membantu mencarikan solusi alternatif dalam hal pembiayaan utang Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) yang menjadi proyek garapan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan pasca Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan uang dari APBN untuk membayar beban utang proyek KCIC yang saat ini sedang beroperasi.
“Kalau Kementerian Keuangan tetap tidak ingin membiayai proyek ini melalui APBN, maka perlu dicari skema alternatif,” kata Anggia di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Namun fokus utama yang ditekankan Anggia adalah, solusi alternatif itu jangan sampai memberikan beban kepada keuangan negara secara berlebihan, sehingga proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terganggu.
“Kita diskusikan dulu supaya jelas dan tidak merugikan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengatakan bahwa KCIC harus dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk dapat menjalankan operasional perusahaan layanan transportasi publik super cepat itu.
Terlebih ketika proyek ini tengah diproyeksikan untuk diperluas, yakni menambah rute tidak hanya Jakarta – Bandung, tapi juga sampai Surabaya Jawa Timur.
“BUMN tetap berkembang dengan baik, dan cita-cita untuk memiliki korporasi besar yang bisa menghasilkan dividen besar bagi negara juga tetap bisa terwujud. Pengalaman dari KCIC Jakarta–Bandung harus dijadikan pelajaran supaya tidak mengulang kesalahan yang sama,” tutur Anggia.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan keengganannya untuk mengarahkan APBN agar ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Mantan Kepala BPS (Badan Penjamin Simpanan) tersebut menerangkan bahwa hal itu disebabkan Badan Pengelolaan Investasi / BPI Danantara sebagai holding BUMN dianggap sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.
“Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.
Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau update-nya seperti apa,” ujar Purbaya.
