Rudy juga menegaskan bahwa penguatan peran pengusaha lokal tidak boleh sekadar menjadi jargon. Ia ingin melihat keterlibatan yang nyata, kontraktor lokal mendapat ruang, tenaga kerja daerah diberdayakan, dan alih teknologi dapat berjalan sehingga daya saing daerah semakin meningkat.
“Kami memahami bahwa industri migas penuh dengan tantangan, persaingan global, kebutuhan efisiensi, serta tuntutan standar internasional yang tinggi. Namun dengan digitalisasi, kami yakin transparansi bisa lebih terjaga, efisiensi meningkat, dan partisipasi pengusaha lokal dapat dipantau secara jelas.”tambah Rudy
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari idris mengungkapkan, dengan sosialisasi ini, para pengusaha lokal daerah dapat memahami aturan pengadaan yang berlaku dihulu migas dan untuk pengusaha yang belum terdaftar, dapat segera teregister dalam platform CIVD hingga terbitnya SPDA (Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi).
SPDA ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan CIVD setelah memverifikasi data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, legalitas, dan keuangan atau sebagai pengakuan resmi telah terdaftar di CIVD. Harapannya melalui sistem ini menjadi keterbukaan industri hulu migas dalam proses pengadaan, tidak ada intervensi dari pihak manapun dan bersaing secara terbuka, karena semua proses pengadaan dilakukan secara sistem yang terintegrasi.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini juga menyediakan sesi konsultasi dan pelayanan pendaftaran vendor secara langsung dengan pendampingan PIC SCM dari KKKS wilayah Kalimantan Timur.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, memperluas kesempatan bagi pengusaha lokal, dan mempertegas komitmen kita pada tata kelola migas yang lebih baik. Kita yakin dengan sinergi dan kolaborasi yang baik ini, manfaat Industri Hulu Migas dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.” tutup Azhari.
