JAKARTA – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto yang sangat positif. Apalagi tujuannya adalah mengupayakan pemenugan gizi bagi anak-anak Indonesia.
“Meskipun program MBG menjadi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi niat baik pemerintah harus diapresiasi,” kata Hari kepada Holopis.com, Kamis (14/8/2025).
Apalagi selain memberikan pemenuhan gizi kepada anak-anak Indonesia, MBG juga bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya para orangtua yang berada dalam kondisi ekonomi kurang baik agar anak-anak mereka mendapatkan makanan yang baik di sekolah.
“Niatan baik pemerintah untuk perbaikan gizi anak Indonesia. Juga membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu agar semua anak tetap bisa mendapatkan asupan di sekolah,” ujarnya.
Pun demikian, ia mengatakan bahwa belum dapat indikator apakah program ini efektif atau tidak. Sebab dalam pelaksanannya, program MBG belum menyentuh anak-anak Indonesia secara merata.
“Kita tidak bisa menilai ini efektif atau tidak, karena belum semua daerah sudah menjalankan,” tuturnya.
Sekalipun belum ada indikator kesuksesan, terlebih ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan, Hari menegaskan bahwa dalam perspektif niat baik, setidaknya program tersebut patut untung didukung.
“Tidak semua program berjalan sempurna. Semuanya butuh progres menuju kematangan. Program MBG sendiri merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menuju generasi emas 2045,” tandas Hari.
Namun yang patut digarisbawahi, pelaksanaan MBG bukan perkara mudah, selain dari aspek pemerataan penyaluran, program ini juga harus berhadapan dengan kenyataan soal pembiayaan. Apalagi Indonesia tengah dibebankan oleh program warisan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) yang memaksa penggelontoran duit negara tidak sedikit, yakni IKN (Ibu Kota Nusantara) yang ada di Kalimantan Timur.
Di samping itu, pengawasan pelaksanaan juga harus diperketat, sehingga tidak ada kesalahan fatal yang saat ini cukup kerap terjado, seperti menu yang tidak sesuai hingga kondisi makanan yang sudah basi hingga membuat penerima manfaat keracunan.
Dan yang tak kalah penting adalah pengawasan penggunaan anggaran yang harus lebih diperketat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena untuk menjalankan program ini, setidaknya dibutuhkan ratusan triliun rupiah uang negara.
“Pengawasan pelaksanaan MBG menjadi penting agar penggunaan dana dan pelaksanaannya menjadi tepat sasaran. Jangan sampai ada kebocoran anggaran,” tegas Hari.
“Selain itu tidak bisa penyeragaman harga satuan paket MBG untuk daerah. Wong untuk UMR daerah aja berbeda-beda, lah paket MBG disamakan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Hari Purwanto yang juga aktivis 98 ini pun mengajak semua pihak selalu mengawasi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belum genap 1 tahun dijalankan itu.
“Ada baiknya kita melihat dulu bagaimana dampak program ini, setelah itu baru dievaluasi apa layak dilanjutkan atau tidak,” pungkas Hari Purwanto.
