Lebih lanjut, Haidar menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan dari institusi Polri, terutama dalam konteks pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran bantuan pertanian. Ia mengajak Polri untuk tetap menjadi pengawas yang netral dan profesional.
“Kita butuh institusi yang tegas tapi juga berempati. Polri harus mampu menjaga keadilan bagi petani agar program swasembada jagung ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Haidar.
Ia menambahkan, keberhasilan swasembada jagung juga bergantung pada stabilitas sosial dan keamanan wilayah pedesaan. Dalam hal ini, Polri memiliki peran vital menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pertanian.
“Petani butuh rasa aman. Mereka harus bisa bekerja tanpa takut konflik lahan, pencurian hasil panen, atau intimidasi. Polri bisa menjamin itu,” ucapnya.
Di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung, keberadaan personel Polri dalam membantu pendampingan petani jagung telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produktivitas meningkat dan petani merasa lebih dilindungi.
“Kalau petani tenang, mereka bisa fokus bertani. Tidak takut pupuk disabotase, tidak khawatir panen diganggu tengkulak, dan distribusi tidak tersendat. Itu semua karena ada pendampingan dari Polri,” sambung Haidar.
Haidar juga berharap Polri dapat menjadi jembatan antara petani, pemerintah daerah, dan investor dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis jagung. Menurutnya, keterlibatan Polri akan memperkuat kepercayaan antar pihak.
“Ini soal trust. Jika Polri hadir sebagai mediator yang netral dan berpihak kepada rakyat, maka iklim investasi pertanian akan tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga menyatakan, keberhasilan Polri dalam membongkar jaringan beras oplosan harus menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap semua lini pangan. Termasuk distribusi jagung dan pakan ternak.
Sebab, jika distribusi beras bisa dimanipulasi, maka jagung pun berpotensi mengalami hal yang sama bila pengawasannya lemah. Di sinilah Polri mengambil peran krusial sebagai penjaga keadilan pangan.
“Satgas pangan yang ada sekarang harus diperkuat. Bahkan ditingkatkan menjadi bagian dari sistem pengawasan pangan nasional. Jangan sampai kejahatan serupa terus terulang dengan wajah yang berbeda,” pinta Haidar.
