JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kementerian Perhubungan yang menyebut aplikator transportasi daring sebagai pencipta lapangan pekerjaan.
Dalam rapat kerja di Senayan, Senin 30 Juni 2025 lalu, Adian meminta agar Dirjen Perhubungan Darat meralat pernyataannya, yang ia nilai sebagai bentuk manipulasi informasi publik.
“Jangan kemudian kerbau punya susu, sapi dapat nama. Aplikator bukan pencipta lapangan kerja,” tegas Adian seperti dikutip Holopis.com dari Youtube DPR RI.
Menurut Adian, ojek sudah eksis di Indonesia sejak tahun 60 hingga 70-an, jauh sebelum kehadiran aplikasi digital seperti ojek online (ojol). Ia menilai bahwa memberikan label “pencipta lapangan kerja” kepada aplikator adalah narasi sesat yang bisa membelokkan persepsi publik.
“Ojek bukan lahir karena aplikator. Mereka hanya masuk dan menginjeksi teknologi ke sistem yang sudah ada,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut bahwa pernyataan tersebut bisa membuat rakyat salah sangka seolah-olah aplikator adalah pahlawan ekonomi, padahal pada kenyataannya mereka hanyalah entitas bisnis yang mencari profit.
Adian memberikan ilustrasi: Jakarta memiliki sekitar 31.800 Rukun Tetangga (RT). Jika satu RT saja memiliki satu pengojek sebelum era digital, maka jumlah ojek eksisting sudah mencapai lebih dari 310 ribu orang.
“Jangan sampai kita dianggap sedang memanipulasi kesengsaraan rakyat. Mereka bukan diciptakan oleh aplikator, tapi sudah ada sejak lama,” pungkasnya.
Pernyataan ini kembali menegaskan pentingnya penempatan narasi secara jujur dan adil, terutama saat menyangkut kehidupan jutaan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari transportasi informal.
Kini bola panas ada di tangan pemerintah, apakah akan tetap memuji aplikator sebagai penyelamat, atau mulai menata ulang regulasi agar mencerminkan realitas yang lebih adil dan historis?
