HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menyebut pihaknya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan berbagai upaya antisipasi dalam menyusun APBN 2025.
Upaya tersebut termasuk menyiapkan anggaran jikalau nantinya terdapat kementerian baru yang dibentuk guna mengakomodasi program presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Itu sudah dilakukan, supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan secara anggaran,” kata Thomas, sapaan akrabnya, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (12/9).
Dia melanjutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam merumuskan anggaran pembentukan kementerian baru.
Prabowo pun turut memberikan masukan dalam proses perumusan itu. Namun, Thomas menyebut, belum ada keputusan final terkait hal tersebut.
“Tentunya ada (masukan dari Prabowo). Tapi, karena ini prosesnya berlanjut dan minggu depan DPR akan menentukan, jadi kita tunggu saja,” ujarnya.
Sebagai informasi saja, Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian pada kabinetnya mendatang. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa jumlah menteri akan bertambah pada kabinet Prabowo.
Penambahan kementerian pada kabinet Prabowo dimungkinkan lantaran Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna untuk selanjutnya disahkan menjadi UU.
Salah satu poin pada RUU tersebut adalah perubahan Pasal 15, di mana presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang sebelumnya.
